SERUAN KOMANDO MARKAS PUSAT TPNPB

SERUAN KOMANDO MARKAS PUSAT TPNPB

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka dari Komando Markas Pusat, secara resmi mengeluarkan Seruan tegas kepada  Semua Komando Daerah Pertahanan TPNPB yang tergabung dalam Komando Nasional dibawah Pimpinan Gen. Goliath Tabuni bahwa agenda Kerja TPNPB berdasarkan Keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Markas Perwomi, Biak-Papua pada 1-5 Mei 2012 tetap jalan terus sampai Papua Merdeka.

Seruan tegas ini dapat dikeluarkan berdasarkan legalitas hukum TPNPB yang lahir pada 1 Juli 1971, dimana telah disepakati dan dapat ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Oleh karena itu TPNPB dari Komando Markas Pusat mengeluarkan Seruan tegas sebagai himbauan umum kepada Pimpinan dan Anggota Resmi TPNPB  di setiap Komando Daerah Pertahanan  dan untuk diketahui oleh Rakyat Bagsa Papua Barat sebagai berikut:

1. Bahwa, Konferensi Tingkat Tinggi “Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat”,  yang telah dilaksanakan di Markas Perwomi Biak, Papua pada tanggal 1-5 Mei 2013 adalah SAH dan tidak dapat diganggu-gugat;
2. Bahwa, Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) “Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat”,  yang telah dilaksanakan di Markas Wanum, Jayapura-Papua pada tanggal 29 Agustus-2 September 2012 adalah SAH dan tidak dapat diganggu-gugat;
3. Bahwa, Pelantikan Panglima Tinggi “Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat” (Gen. Goliath Tabuni), Wakil Panglima (Letjen Gabriel M. Awom), dan KASUM (Mayjen Terryanus Satto) di Markas Tingginambut, Papua pada tanggal 11 Desember 2012 adalah SAH dan tidak dapat diganggu-gugat;
4. Bahwa, menegaskan kepada oknum-oknum pejuang Papua Merdeka yang menjadi provokator dan memprovokasi Pimpinan dan Anggota TPNPB serta Rakyat, agar segera berhenti dengan tindakan fasik, yang ujungnya mengorbankan agenda Nasional TPNPB dan juga akan memperpanjang penderitaan Rakya Pribumi Papua Barat;
5. Bahwa, tindakan Oknum-Oknum pejuang Papua Merdeka yang menjadi Provokator dan kemudian telah dan sedang memprovokasi semua TPNPB dan selanjutnya menggugat hasil kepetusan KTT TPNPB Biak 2012, tidak dapat ditoleransi atau ditolak;
6. Bahwa, TPNPB adalah Organisasi Sayap Militer yang telah dan sedang berjuang untuk Hak Politik Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua Barat, maka Rumah tangga dan Manajemen TPNPB tidak dapat di intervensi oleh siapapun, kecuali anggota resmi TPNPB sendiri yang dapat mengevaluasi;
7. Bahwa, oleh karena itu apapun alasannya perjuangan tetap jalan terus sampai Papua Merdeka Penuh dari tangan Colonialisme Indonesia;

Demikian, Seruan tegas ini dapat dikeluarkan guna menjadi perhatian oleh semua pihak yang klaim-mengklaim. Terima kasih atas perhatian Anda.

Dikeluarkan Di   : Markas Pusat

Pada Tanggal      : 12 Octobert 2013

 

A.N. Panglima Tinggi TPNPB

Kepala Staf Umum

 

Mayjen Terryanus Satto

   NRP. 7312.00.00.003

KOMANDO DAERAH MILITER KODAP II TPN PB -TNPB BALIEM WAMENA PAPUA

PERNYATAAN SIKAP TPN, OPM MABES KODAP II BALIEM JUGUM BOLAKME DALAM KUNJUNGAN KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA TANGGAL, 21 OKTOBER 2009 JAM 15.00

 

TPN PB

KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) TPN - PB BALIEM WAMENA

LIBERATION NATIONAL ARMY OF WEST PAPUA BARAT REGIONAL CHIF STAF OF RETIONAL MILITER KOMANDO (TPN – PB) KODAM II BALIM WAMENA

PERSONALIA KODAM II BALIEM WAMENA

ADMINISTRASI PERSONALIA PAPUA BARAT

PERNYATAAN SIKAP

TPN, OPM MABES KODAP II BALIEM JUGUM BOLAKME

Kepada Yth

Bapak Presiden Republik Indonesia

Cq. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Di-

J a k a r t a.

Salam Nasional West Papua Barat

Bersama ini kami TPN-OPM Bangsa Papua Barat menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Bahwa kami TPN-OPM dan masyarakat pribumi bangsa papua barat telah merdeka dan berdaulat pada tanggal 1 Desember Tahun 1961, dengan nama Negara West Papua, Lambang Negara Burung Mambruk, Bendera kebangsaan Bintang Kejora, dan Lagu Kebangsan Hai Tanahku Papua. Namun masyarakat Papua mengakui dan memaklumi kekeliruan dan kesalahan Fatal yang dilakukan oleh saudara- saudara kekasihi kami Bangsa Indonesia, Amerika dan Belanda yaitu:

a. Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dibuat oleh Amerikat Serikat Belanda dan Indonesia Tanpa melibatkakan Masyarakat Papua Barat dan TPN-OPM sebagai Ahli waris pemilik hak ulayat.

b. Selanjutnya Setelah 40 hari perjanjian New York 15 agustus 1962, tepatnya tanggal 30 september 1962 mangadakan Pejanjian Roma (Roma Agreement), yang di tanda tangani oleh pemerintah Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda sebelum perjanjian New York diberlakukan, tanpa ada keterlibatan orang asli Papua.

c. Pemerintahan Belanda Menyerahkan Papua Barat kepada UNTEA pata tanggal 1 Oktober 1962, kepada UNTEA dengan tujuan UNTEA Menjalankan Pemerintahan hanya selama kurung waktu 7 bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1962 s/d 1 Mei 1963, UNTEA menyerakan kepada pemerintah RI sebelum pepera 1969. Penetuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di lakukan dibawah tekanan militer dan tidak sesuai dengan peraktek Internasional yaitu satu orang satu suara, semua anggota peserta 1969 dipilih dan ditunjuk oleh pemerintah dan militer.

d. Dukungan AS kepada NKRI secara terang-terangan mengabaikan kepentingan orang papua menentukan nasip sendiri yaitu: melalui Kontrak Kerja PT. Freeport Indonesia 19 April 1967 sebelum masyarakat Papua resmi menjadi bagian dari indonesia melalui PEPERA 1969.

e. Pada tahun 1969 mengadakan Penetuaan Pendapat Rakyat adalah dengan sistem “ Musyawarah “ untuk “Mufakat” sesuai dengan Sistem Dewan Musyawarah Indonesia, tidak melakukan perktek Internasional yaitu satu orang satu suara.

2. Republik Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dari Sabang sampai Maluku tidak termasuk Papua. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 pada alinea petama berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan.

3. Dari latar Belakang sejarah diatas, maka kami melihat bahwa Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda sebagai negara Anggota PBB telah mengabaikan Deklarasi PBB tentang HAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil politik serta Kovenan Internasional tentang hak EKOSOB :

a. Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 15 point 1 dan 2 tentang hak kewarga negaraan.

b. Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik pada bagian I pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 tentang Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

c. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Bagian I pasal 1. ayat 1, 2 dan 3 tentang Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

4. Kami mempertanyakan NKRI bahwa Melalui Undang-undang RI No. 11 Tahun 2005 dan Undang-undang RI No. 12 Tahun 2005. menurut Menteri Luar Negeri RI oleh Dr. N. Hansan Wirajuda terkait dengan Deklarasi dengan program aksi Wina 1993 tentang pemberlakuan hak menentukan nasip sendiri adalah tidak mendorong memecah belah atau sebagian integritas wilayah merdeka. Bagian ini kami kembali mempertanyakan kepada komnas HAM RI dilihat dari latar belakang sejarah diatas maka ada dua pertanyaan penting yaitu:

· Apakah Orang Papua ikut berjuang untuk merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945? Jawabannya sangat jelas yaitu tidak terlibat.

· Apakah Pepera 1969 dilasanakan sesuai prosedur Internasional yaitu semua orang Papua memberikan kesempatan untuk menentukan nasib pribumi Bangsa Papua Barat yaitu satu orang satu suara? Bahwa sepanjang TPN- OPM dan rakyat Papua Barat belum merasakan kemerdekaan dalam Indonesia, masih merasakan penjajahan diskriminasi dan pembunuhan, pelanggaran HAM besar-besaran di Papua Barat.

5. Kami TPN-OPM dengan tegas mendesak pemerintah Indonesia, Amerika serikat dan beberapa negara lain tentang pengembangan dan pengelolahan PT.Frepor Indonesia yang berkedudukan di Tembagapura, karena masyarakat Bangsa Papua Barat sendiri masih hidup dibawa garis kemiskinan.

6. Kami TPN-OPM dengan tegas mempertanyakan tentang proses penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) antara Lain:

· Pembunuhan Pimpinan Bangsa Papua Barat Teys H Eloway

· Abepura berdarah yaitu Penerangan di Asrama Ninmim oleh Birmob.

· Pembunuhan Yustinus Murib dan Teman-teman di Kampung Yalengga Distrik Bolakme.

· 6 Oktober tahun 2000 Wamena berdarah.

· Pembunuhan Otius Tabuni pada tanggal 9 Agustus 2008 di Lapangan Sinampuk Kabupaten Jayawijaya.

· Perlakuan TNI dan POLRI Indonesia yang sangat tidak manusiawi di Tanah Papua

7. Kami TPN-OPM sangat prihatian terhadap perilaku atau tindakan militer gabungan TNI dan POLRI Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 5 September 2009 di Markas besar TPN - OPM di Jugum secara tidak manusiawi yaitu :

· Tidak ada surat Pemberitahuan tentang penyerangan di Markas TPN - OPM dan penerangan tersebut di lakukan pada jam 6.00 sampai 2.00 WIT di dua arah yakni : Kampung Bandua dan Kampung Lakwame. Namun keberangkatan dari Wamena ke Markas TPN-OPM pada pukul 2.00 malam hari mengunakan beberapa kendaraan yaitu Truk dan Estrada.

· Penembakan terjadi sejak jam 6.00 - 2 .00 pada siang hari, dalam pengamatan TPN-OPM bahwa peluruh senjata yang di keluarkan sulit di hitung dan di perkirakan 5000 an peluruh yang digunakan sebagai barang bukti TPN - OPM dapat mengumpulkan beberapa peluruh kini masih di Markas Besar TPN-OPM di Jugum.

· Tindakan TNI dan POLRI Indonesia yang tidak manusiawi ini mengakibatkan jatuh korban yakni : Penyerangan di 7 Kampung dan Pembakaran Rumah masyarakat berjumlah 28 Rumah 1 Pos penjagaan TPN - OPM, perampasan terhadap ternak dan peralatan perang yaitu : Panah, busur dan peralatan lain milik masyarakat .

· Militer TNI dan Polri Indonesia todong senjata terhadap jenazah anggota masyarakat Papua Barat.

· Ada pasien yang mengalami penderitaan yang cukup besar, ketika terjadi penerangan masyarakat di maksud melarikan diri dari rumah ke hutan dan pada sore hari ketika ia pulang dan tiba dirumah langsung meninggal dunia.

· Pihak TPN-OPM telah menyampaikan pernyataan secara tertulis kepada komadan OPERASI namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutan atau tanggapan balik dari pihak TNI dan POLRI terhadap pernyataan SIKAP TPN-OPM Markas besar Jugum.

8. Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Masyarakat adat (Indigenous Peoples) tahun 2007, berbunyi pasal 3 & 4 “Masyarakat adat berhak untuk menentukan nasib sendiri.

9. Dari poin 1 sampai dengan point ke 6, maka dari point ke 7 diatas mensyaratkan, bahwa TPN-OPM dan masyarakat Bangsa Papua Barat, menentukan nasib sendiri, maka kami TPN-OPM mewakili masyarakat bangsa Papua barat mewakili ratusan Ribu orang yang sudah mati dibunuh oleh TNI dan POLRI tulang-benulang yang ada diliang Kuburan, bagi masyarakat pribumi Papua Barat yang hidup sekarang dan yang akan lahir, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1) Kami TPN - OPM dan masyarakat bangsa Papua barat menolak dengan tegas segala macam tawaran dan gula-gula politik yang ditawarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, baik melalui Undang-Undang no. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Maupun Pemekaran Wilayah Provinsi, Kabupaten Kota, Distrik, Desa di wilayah Papua Barat dari Sorong sampai Merauke. Dalam pengamatan TPN-OPM Otonomi khusus menjadi teori belakah dan otonomi khusus juga menjadi kepentingan pejabat tinggi tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

2) Kami TPN-OPM dan Masyarakat Bangsa Papua Barat meminta atau mendesak kepada pemerintah Indonesia segera mengadakan dialog Nasional antara Rakyat Bangsa Papua Barat dengan Indonesia duduk bersama satu meja kita menentukan Nasib Bangsa Papua barat.

3) Kami TPN-OPM dan Masyarakat Bangsa Papua barat meminta dan mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri untuk mengadakan dialog Internasional antara TPN-OPM, dan Masyaraka Bangsa Papua Barat, Amerika Serikat, PBB, Indonesia dan Belanda duduk bersama Satu Meja diluar Negeri meja internasional untuk perundingan.

4) Kami TPN-OPM mendesak Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerikat serikat dan PBB segera Menijau Kembali Hasil PEPERA 1969.

5) Kami TPN-OPM mendesak segera selenggarakan Referendum Ulang di Papua Barat secara demokratis, Jujur dan adil.

Demikian pernyataan kami atas perhatian kami tak lupa menyampaikan terima kasih. Papua Merdeka.

Dikeluarkan di : Jugum

Pada Tanggal : 21 Oktober 2009

KOMANDO DAERAH MILITER TPN – PB KODAM II BALIEM WAMENA

(BRIGADIR JENDRAL YULIUS TABUNI)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua West Papua National Coalition For Liberation.
2. Ketua Dewan Militer TPN – PB
3. Panglima TPN – PB.
4. Dipolomasi Australia di Australia
5. Dipolomasi Vanuatu di Vanuatu
6. Dipolomasi Inggris di Inggris
7. Dipolomasi Amerika di- Amerika
8. Amesti Internasional di Belanda
9. Tim Kerja Nasinal di Jayapura
10. Arsip

Foto.1 Pertemuan Antara Utusan OPM dan Komnas HAM RI

Foto.2 - 3 Upacara Penyembutan Anggota Kamnas HAM RI Oleh TPN/OPM

Foto. 4-5 Anggota Komnas HAM Dalam Perjalanan Menuju Ke Lokasi Markas TPN/OPM Di Yugum Bogolakme Wamena

TPN-OPM vs TNI-POLRI

Baku Tembak di Paniai, TPN-OPM Kuasai Dua Lokasi

TPN-OPM vs TNI-POLRI

JUBI --- Rabu (17/08), sekitar pukul 01.55 WIT, terdengar rentetan tembakan di Pagepota dan Uwibutu, dua kampung terdekat di Madi, ibukota kabupaten Paniai. Demikian dilaporkan oleh wartawan tabloidjubi.com di Paniai. Namun laporan wartawan tabloidjubi.com ini belum menyebutkan adanya korban jiwa dari peristiwa tersebut. 

Sementara sumber lain tabloidjubi.com di Paniai menyebutkan bahwa sekitar jam 05.00 waktu Paniai (17/08), kelompok sipil bersenjata yang diduga sebagai TPN/OPM menggunakan dua lokasi di sekitar daerah Madi untuk menyerang TNI/POLRI yg bermarkas di sana. Dua tempat tersebut adalah sekitar kantor DPRD Paniai dan di mata jalan menuju Bibida. Disebutkan juga bahwa karena dua tempat yg di kuasai oleh kelompok sipil bersenjata itu, warga yang mendiami kota Madi tak bisa kemana-mana karena dua lokasi tersebut adalah akses keluar masuk orang dari Madi ke Enaro dan Bibida dan sebaliknya, selain lewat Ekaugi.

Dilaporkan juga bahwa tembak menembak sempat berhenti beberapa saat, namun kembali terjadi pada pukul 05.00 hingga 07.00 pagi. Selang dua jam kemudian, 09.30 WIT, tembakan kembali menyalak di kota Enarotali. Sampai saat laporan ini diberitakan, bunyi tembakan masih terdengar jelas.

Dua hari sebelumnya (15/08), pihak Gereja Kingmi Sinode Papua Koordinator Paniai dan Gereja Katolik Dekanat Paniai telah menyatakan sangat prihatin terhadap situasi keamanan sejak beberapa hari terakhir di wilayah Kabupaten Paniai. Sebab, beredarnya isu akan ada kontak senjata antara TPN/OPM dan aparat keamanan, meresahkan umat/masyarakat, bahkan sebagian orang sudah mengungsi ke tempat yang dianggap aman. (J/01)

TPN-OPM BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENEMBAKAN TERHADAP 13 ANGGOTA TNI DI SINAK DAN 2 ANGGOTA TNI DI TINGGINAMBUT PUNCAK JAYA PAPUA

TPN-OPM BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENEMBAKAN TERHADAP 13 ANGGOTA TNI DI SINAK DAN 2 ANGGOTA TNI DI TINGGINAMBUT PUNCAK JAYA PAPUA

Papua - TPN-OPM Tembak 13 Anggota TNI Pada Kamis 21 Februari 2013 di Sinak, dan Dua Anggota TNI di Tingginambut, Puncak Jaya Papua

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Menembak  mati 13 Anggota TNI dari Koranmil Sinak, Kodim 1714/Puncak Jaya di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, (Kamis 21/2/2013) pukul 10.30 wp kemarin.

Tigabelas anggota TNI yang berhasil ditembak mati leh TPN di Sinak adalah saat menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio dari Nabire.

Tigabelas TNI yang tewas  diantaranya: Sertu Udin, Sertu Frans, Sertu Romadhon, Pratu Mustofa, Sertu Edy, Praka Jojon, Praka Wempi dan enam lainnya belum diketahui identitas.

Beberapa Surat kabar maupun Tv dikabarkan bahwa TPN-OPM tembak 8 anggota TNI di Puncak Jaya adalah penipuan. Hal dikatakan oleh salah satu anggota TPN saat melaporkan peristiwa tersebut kepada admin WPNLA, dari dataran tinggi setelah ia mendapatkan signal jaringan telkomsel, melalui telepon selulernya. Bahwa “kami tembak anggota TNI di Sinak 13  orang dan di Tingginambut 2 anggota TNI”.   Ditanya terkait, penembakan di Sinak dan  di Tingginambut atas Komando siapa? “ ya kami tembak TNI di Sinak dan  di Tingginambut atas perintah Panglima Tinggi TPN-OPM Gen. Goliath Tabuni” kata anggota TPN yang namanya tidak mau dipublikasi itu.

Dua anggota TNI yang dibakarkan ditembak oleh TPN-OPM  di distrik Tingginambut Kampung Guragi, Kabupaten Punjak Jaya pada (Kamis 22/2/2013), pukul 09.00 wp adalah Satgas TNI atas nama Pratu Wahyu Bowo tewas dengan luka tembak di bagian dada dan leher. Satunya, korban luka-luka Danpos Satgas atas nama Lettu Inf Reza yang tertembak di lengan bagian kiri.

Informasi terkait juga dilaporkan oleh salah satu warga di Mulia kota Kabupaten Puncak Jaya. Ditanya, bagaimana proses evakuasi mayat anggota TNI? “Korban dari Tingginambut sedang dirawat RS di Mulia. Korban luka para masih koma, pasti akan meninggal. Pagi ini 13 kantong mayat dikirim dari Sinak ke Mulia  untuk dievakuasi ke Jayapura, ujarnya.

Tambahan dari sumber yang diwawancarai Admin WPNLA via telpon seluler. mengatakan bahwa situasi sementara di Mulia “ saat inipun kami tidak aman di kota disini kami takut, lebih para lagi masyarakat di Tingginambut dan Sinak mereka semua mengungsi ke hutan. Karena, TNI, Brimob sedang kejar TPN-OPM, jadi semua masyarakat takut lari ke hutan”, kata seorang warga di Mulia.

Selanjutnya, Salah satu anggota TPN yang melaporkan peristiwa kepada Admin WPNLA mengatakan bahwa, “Komandan Murib bilang kalau anggota TNI dan BRIMOB berusaha kejar kami, berarti kami siap tembak dan pasukan TPN-OPM tidak akan mundur, TPN akan bertahan terus dan lawan TNI/POLRI”, pungkasnya.

Kata sumber, “Komandan Murib” artinya yang mengatakan “Komandan Operasi Lekagak Gemanus Telenggen.  Tambah sumber lagi, “pagi ini kami tembak pilot helicopter dari gunung”.  Helicopter yang kami tembak adalah milik TNI, saat melakukan evakuasi korban tersebut.

Namun karena, TPN-OPM tembak Pilot Helikopter, sehingga tidak jadi evakuasi melalui udarah menggunakan helicopter, maka helicopter tersebut kembali ke Mulia.

Penembakan 15 Anggota TNI kali ini merupakan, Sikap Panglima Tinggi TPN-OPM Gen.Goliath Tabuni, bahwa berdasarkan dirinya dilantik menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM pada 11 Desember 2012 di Tingginambut.

Dalam pidatonya “ saya diangkat sebagai panglima tinggi TPN-OPM sesuai hasil Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012, dan siap memimpin TPN-OPM  serta siap melaksanakan Revolusi Tahapan ataupun  Revolusi Total guna memperoleh Hak Politik Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) bagi Bangsa dan Rakyat Papua Barat.

Sesuai Resolusi KTT TPN-OPM di Biak, saya sebagai Panglima Tinggi TPN-OPM siap bertanggungjawab dan Siap lakukan revolusi tahapan dan akan dilanjutkan dengan Revolusi total, sambil mengatur dan membenahi structural TPN-OPM sesuai standar Internasional.

Notes:

TPN-OPM anggap bahwa semua orang Indonesia yang telah dan sedang cari makan dan mencuri kekayaan orang asli Papua adalah penjajah dan Musuh Rakyat bangsa Papua Barat. Dengan dasar itu, TPN-OPM siap membersihkan secara menyeluruh dari tanah leluhur bangsa Papua.

TPN-OPM juga memperingatkan kepada orang Melayu Indonesia yang ada di Papua segera gulung Tikat dan pulang kampung, karena TPN-OPM siap melaksanakan Revolusi Tahapan dan Revolusi Total.

Demikian pernyataan TPN-OPM atas insiden penembakan terhadap anggota TNI/POLRI oleh TPN-OPM dibawah Comando Gen. Goliath Naman Tabuni. Terima kasih atas perhatian Anda.

Admin WPNLA 2013

VIDEO SAYAP MILITER TPN PB MAKODAM II BALIEM WAMENA

LIBERATION NATIONAL ARMY OF WEST PAPUA BARAT REGIONAL CHIF STAF OF RETIONAL MILITER KOMANDO (TPN – PB) KODAM II BALIM WAMENA
VIDEO SAYAP MILITER TPN PB MAKODAM II BALIEM WAMENA PAPUA

Himbauan Resmi RESMI TPN-OPM MARKAS PUSAT PAPUA BARAT

PEMBERITAHUAN RESMI MARKAS PUSAT TPN-OPM PAPUA BARAT

LAMBANG NEGARA WEST PAPUA (BURUNG MAMBRUK)

PEMERITAHUAN  RESMI TPN-OPM MARKAS PUSAT PAPUA BARAT

West Papua-TPN PB

Syukur BagiMu TUHAN, Berikan aku Rajin Juga Untuk Melaksanakan Missi  Pembebasan Bagi Bangsa  dan Rakyatku Papua Barat

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara Nasional  mengeluarkan himbauan pada awal tahun 2013 ini bahwa, dengan tujuan untuk menjadi perhatian oleh semua anggota TPN dan rakyat yang berpihak pada tujuan pembebasan. Ada pun himbauan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, segenap Pimpinan serta Anggota TPN Resmi dan Rakyat bangsa Papua yang telah dan sedang berjuang untuk Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) dalam Komando Nasional, agar tidak terpengaruh dengan muslihat dan taktik kotor oleh Aparatur Pemerintah Indonesia;
2. Bahwa, segenap Pimpinan-Pimpinan serta Anggota TPN Resmi dan Rakyat bangsa Papua yang telah dan sedang berjuang untuk Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) dalam Komando Nasional, agar tidak terpengaruh dengan terror-teror dan intimidasi oleh Aparat Keamanan Negara Kolonial Indonesia;
3. Bahwa, segenap Pimpinan-Pimpinan serta Anggota TPN Resmi dan Rakyat bangsa Papua yang telah dan sedang berjuang untuk Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) dalam Komando Nasional, agar tidak terpengaruh dengan pengaruh yang tidak sehat oleh faksi-fakti tandingan, yang pada prinsibnya membingungkan rakyat;
4. Bahwa, TPN-OPM yang bergabung dalam Komando Nasional bersama Rakyat Bangsa Papua Barat tetap berjuang sesuai Ideologi TPN-OPM, sebagaimana kita berjuang selama ini;
5. Bahwa TPN-OPM dalam Komando Nasional berdasarkan Resolusi Konferensi Tingkat Tinggi di Biak pada Mei 2012 lalu, siap melaksanakan revolusi tahapan dan Revolusi Total untuk memperoleh Hak Politik Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination).

Demikian, himbauan ini dikeluarkan dari Markas Pusat TPN-OPM Papua Barat guna menjadi perhatian oleh semua pihak dan dapat dilaksanakannya.

Dikeluarkan Di   : Markas Pusat

Pada Tanggal      : 1 Januari 2013

a.n. Panglima Tinggi TPN PB

Kepala Staf Umum TPN PB

ttd

Mayjen Teryanus Satto

NRP. 7312.00.00.003

Sumber :  www.malanesia.com

The national liberation army of west papua Komando markas pusat

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT ORGANISASI PAPUA MERDEKA (TPN-OPM) the national liberation army of west papua Komando markas pusat

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT
ORGANISASI PAPUA MERDEKA (TPN-OPM)
the national liberation army of west papua
Komando markas pusat
———————————————————————————-Address: Wanum, West Papua. Phone: +6281344327097. Website : http://www.wpnla.nrt, E-mail :  office at wpnla.net
—————————————————————————————————————————————————–
Hal: Surat Terbuka TPN-OPM Per Agustus 2013
Kepada Yth:
Jurnalis Internasional & Nasional Indonesia Serta Masyarakat Papua Barat
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN), Organisasi Papua Merdeka secara Resmi menyampaikan kepada semua rekan-rekan Jurnalis Indonesia, baik Media local dan Media Nasional, serta masyarakat bangsa Papua Barat agar perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, silakan mempelajari article yang telah diposting oleh Admin WPNLA pada tanggal 6 June 2013 dengan topic WPNCL Dibentuk Dengan Dalih TPN-OPM Adalah Organisasi Teroris. Artinya, Jonah Wenda mengklaim diri sebagai JUBIR TPNPB tanpa sepengetahuan mayoritas Pimpinan dan Anggota TPN-OPM murnih yang berjuang di dalam Negeri Papua Barat.

Dalam hal ini TPN-OPM murnih yang berjuang di Dalam Negeri Papua Barat menolak tegas, karena dasar pembentukan WPNCL yang tidak benar dan diskriminatif serta mendiskreditkan TPN-OPM yang berjuang benar Dalam Komando Nasional, dibawah Pimpinan Gen. Goliat Tabuni, sebagaimana dapat diuraikan pada article yang telah dilangsir dan published pada tanggal 6 June 2013 pada Websitenya TPN-OPM.
Untuk membuktikan silakan kunjungi atau acces link location yang TPN-OPM cantumkan dibawah ini:
WPNCL Dibentuk Dengan Dalih TPN-OPM Adalah Organisasi Teroris, Please Click on the Link Location-http://www.wpnla.net/wpncl-dibentuk-dengan-dalih-tpn-opm-adalah-organisasi-teroris.html/.
Kedua, banyak organisasi yang mengatas-namakan pejuang pembebasan bangsa Papua Barat seperti WNPCL, KNPB, PNWP dan NFRPB hanya untuk memanfaatkan rakyat Papua Barat untuk mencari dana, dan TPN-OPM menolak tric-tric kotor mereka, yang telah dan sedang di jalankan mereka.
Ketiga, TPN-OPM mempunyai data bahwa Jonah Wenda adalah mitra Kerja dengan pihak Polda Papua, yang mana telah melakukan perjanjian kerja sama pada tahun 2009. Perjanjian ini telah dilakukan setelah Jonah Wenda ditangkap di Sorong sebagai JUBIR TPNPB, dengan dokumen lengkap, kemudian selanjutnya telah digiring ke Polda Papua.

Keempat, Latar belakang pembentukan WPNCL dapat kita lihat, dideklarasikan di Vanuatu pada Tahun 2006 Dengan Dalih TPN-OPM adalah Organisasi Teroris, sama persis dengan trik-trik yang telah gunakan oleh Tokoh-Tokoh Prakarsa WPNA di Wewak, PNG pada tahun 2004. Hal ini terungkap oleh saksi yang pernah hadir dalam Deklarasi WPNCL di Vanuatu. Pengakuan saksi ini pada Bulan Februari 2013 kepada anggota jaringan TPN-OPM, bahwa Tokoh-tokoh yang telah memprakarsai Deklarasi WPNCL adalah orang-orang yang sama, yang mana telah prakarsa Kongres 2004 di Wewak, PNG. Yaitu, Mr. Jacob Rumbiak, Mr. Edison Waromi, Mr. Stepanus Paigy, Mr. Kaliele, Mr. Sonny Mosso, Mr. Theryanus Yoku, Mr. Herman Wanggai, Mr. Jonah Wenda dll.

Kelima, PNWP bentukan Bukhtar Tabuni, dapat membeli rumah di Perumnas Jayapura, padahal tidak punya pekerjaan. Hanya tipu-tipu rakyat Papua dengan ajak-ajak rakyat melakukan unjuk rasa dengan trik-trik untuk perjuangkan Papua merdeka. Kemudian minta-minta uang dijalanan dan kepada pejabat. Agar tidak kentara, pura-pura turun kejalanan, dan taunya uang lebih banyak buat dia. Setelah unjuk rasa mabuk-mabuk dengan perempuan di bar-bar.

Pernyataan
Itu sebabnya, pada kesempatan ini, TPN-OPM yang bergabung dalaam Komando Nasional dibawah Pimpinan Gen. Goliath Tabuni, dari Markas Pusat menegaskan bahwa:

1. TPN-OPM yang berjuang benar telah bersatu dalam Komando Nasional, melalui KTT di Biak dan sekarang dalam proses mengatur atau menata struktur serta Manajemen Organisasi Sayap Militer OPM;
3. Jonah Wenda dan Benny Wenda dengan WPNCL-nya, Bukhtar Tabuni dengan PNWP, Forkorus Yaboisembut dengan NFRPB, dan Selpius Bobii dengan Front Pepera PB, hanya untuk cari-cari uang dengan menjual-jual rakyat Papua.

4. Karena itu TPN-OPM Dalam Komando Nasional, dibawah Pimpinan Gen. Goliat Tabuni, menegaskan untuk tidak mau ditipu-tipu oleh Jonah Wenda, Benny Wenda, Buktar Tabuni, Forkorus Yaboisembut, dan Selpius Bobii, dan kepada anggota TPN-OPM yang masih setia dibawah Pimpinan Gen. Goliat Tabuni, untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang suka tipu rakyatnya senidiri.

5. Hanya tipu-tipu rakyat WPNCL akan masuk MSG untuk bantu Papua merdeka. Perjuangan Papua merdeka harus dari dalam negeri, masuk hutan dan bergerilya. Perjuangan di luar negeri hanya akal-akalan orang-orang yang baru lahir, seperti Jonah Wenda, Benny Wenda, Buktar Tabuni, Forkorus Yaboisembut, dan Selpius Bobii, agar bisa jalan-jalan ke luar negeri dan untuk dapatkan uang.

Related News:
Pernyataan Kepala Staf Umum (KASUM) TPNPB-OPM http://www.wpnla.net/pernyataan-markas-p…
Demikian, surat terbuka dan pernyataan TPN-OPM ini di buat di Markas Pusat dan dikeluarkan dari bagian Penyerang dibawah Kendali Kepala Staf Umum TPN-OPM Tuan Teryanus Satto, guna menjadi perhatian oleh semua Jurnalis dan dapat dilaksanakannya. Atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.
Dikeluarkan : Di Markas Pusat
Pada Tanggal : Agustus 2013
A.N. Panglima Tinggi TPN-OPM
Kepala Staf Umum
ttd
TERYANUS SATTO
NRP. 7312.00.00.003

Sebuah Win Papua Barat Dalam Melanesia

The Win West Papua In MSG

Sebuah Win Papua Barat Dalam Melanesia
Oleh Jason MacLeod

Ada jalan panjang untuk pergi - tetapi pengakuan di Indonesia push kemerdekaan Papua Barat pada pertemuan regional pekan lalu adalah terobosan . Jason MacLeod menjelaskan mengapa

Papua Barat baru saja memenangkan sebuah kemenangan yang luar biasa di Melanesia Spearhead Group ( MSG ) pertemuan di Noumea .

Ketika kepala pemerintahan dan terhormat orang dari negara-negara Melanesia berkumpul untuk pertemuan tahunan MSG pada akhir Juni , item yang paling menonjol dalam agenda adalah keanggotaan Papua Barat . Itu adalah hasil dari beberapa 18 bulan bekerja dengan John Otto Ondawame , Rex Rumakiek , Andy Ajamiseba dan Paula Makabory , kelompok koordinasi dari Koalisi Nasional Pembebasan , sebuah kelompok payung Papua Barat untuk organisasi perlawanan di dalam dan luar negeri Papua Barat .

Pada pertemuan tersebut , perwakilan pemerintah Indonesia ( baru-baru ini diberikan status pengamat oleh MSG ) secara terbuka mengakui bahwa Papua Barat telah menjadi masalah internasional . Hal ini sangat signifikan , karena puluhan tahun pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa Papua Barat adalah masalah internal. Jakarta telah berulang kali menolak semua tawaran bantuan internasional untuk menyelesaikan konflik .

Namun, seperti dicatat oleh delegasi Papua Barat , pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa anggota MSG telah berhasil mensponsori masa lalu mendorong dekolonisasi di Vanuatu , Timor Timur, Kanaky ( Kaledonia Baru ) dan sekarang Ma'ohi Nui ( Polinesia Prancis yang meliputi Tahiti ) .

Dalam sebuah pernyataan resmi, Koordinator Politik , Hukum dan Keamanan Menteri Pemerintah Indonesia , Djoko Suyanto mengundang MSG " menteri luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia untuk mengamati pembangunan Indonesia pada umumnya , yang juga mencakup kebijakan pemerintah tentang percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat " . Para menteri senior mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui rencana tersebut .

Pemerintah negara-negara Melanesia - Papua Nugini , Vanuatu , Fiji , Kepulauan Solomon , dan FLNKS ( Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste , Sosialis Front Pembebasan Nasional Kanaky , koalisi empat mayat pro-kemerdekaan ) - kemungkinan akan berkunjung ke Indonesia pada sekitar enam bulan , tergantung pada negosiasi dengan Pemerintah Indonesia .

Secara kolektif bangsa MSG bisa memaksa Papua Barat kembali ke daftar negara yang belum decolonised , sehingga membuatnya perhatian dari Komite Dekolonisasi PBB . Bahwa mereka telah mengundang lima pemerintah asing untuk melihat situasi di dalam Papua Barat menunjukkan betapa khawatirnya mereka .

Jika mereka melakukan perjalanan ke Papua Barat , para menteri luar negeri harus menentukan siapa yang mewakili rakyat Papua Barat : Pemerintah Indonesia , Republik Federal Papua Barat atau Koalisi Nasional Papua Barat . MSG mengambil itu atas diri untuk memutuskan hal ini pada desakan dari Commodore Vorenqe Bainimarama , kepala pemerintahan militer Fiji , dengan dukungan dari Sir Michael Somare dari Papua Nugini . Aplikasi Barat Nasional Koalisi Papua untuk mendapatkan baik pengamat atau status anggota di MSG ditangguhkan setelah intervensi - menit terakhir oleh Papua Barat pengasingan Jacob Rumbiak , yang bersikeras mereka bukan wakil yang sah dari rakyat Papua Barat.

Semua ini membuat enam bulan ke depan memang sangat menarik .

Beberapa hal yang kita dapat memprediksi dengan probabilitas tinggi . Pertama , pemerintah Indonesia akan berupaya untuk menyuap para pemimpin politik Melanesia . Dengan korupsi yang endemik di banyak negara Melanesia , lemahnya supremasi hukum , berbagai tingkat kebebasan media dan kepentingan ekonomi dan politik vested dipertaruhkan , mereka dapat berhasil . Tentu saja orang Papua tidak akan pernah mampu bersaing dengan kemurahan Indonesia .

Pemerintah militer Bainimarama sudah memiliki hubungan erat dengan pemerintah Indonesia sehingga ia akan tidak mungkin untuk batu perahu . Tanpa kebebasan pers atau demokrasi di Fiji akan jauh lebih sulit bagi orang-orang Fiji bersikeras bahwa Papua harus menjalani kehidupan mereka keluar dari bawah sepatu yg tingginya di atas lutut Indonesia .

Papua Nugini sangat rentan . Beberapa Papua New Guinea politisi , terutama Sir Michael Somare , yang berinvestasi dalam penebangan , perkebunan kelapa sawit , dan jaringan supermarket dengan pemerintah dan militer Indonesia . Politisi PNG lain akan khawatir tentang ketidakstabilan di sepanjang perbatasan bersama dengan Papua Barat . Militer Indonesia telah berulang kali menyeberang ke Papua Nugini wilayah dalam mengejar pembangkang Papua, termasuk aktivis non-kekerasan mencari perlindungan . Itu bisa bermain dalam dukungan untuk demiliterisasi Papua Barat , posisi yang didukung oleh beberapa politisi di PNG .

Kepulauan Solomon juga rentan terhadap pengaruh Indonesia . Dari semua negara Melanesia , Solomon memiliki tingkat terendah kesadaran pendudukan pemerintah Indonesia di Papua Barat . Mereka adalah situs kepentingan penebangan besar Indonesia dan Malaysia .

Karena itu , harus dicatat bahwa Gordon D. Lilo , Perdana Menteri Kepulauan Solomon , mengatakan kepada anggota dari Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan bahwa " kasus Papua Barat adalah masalah dekolonisasi tidak lengkap , telah berlangsung terlalu panjang , melainkan harus diselesaikan sekarang " .

Pemerintah Vanuatu dan FLNKS akan jauh lebih tanggap terhadap tawaran Indonesia . Di Vanuatu tahun lalu pemerintah itu dibatalkan sebagian besar atas kemarahan pada saat itu hubungan dekat Perdana Menteri Sato Kilman dengan pemerintah Indonesia . Perdana Menteri saat ini, Moana Carcases Kalosil , adalah pendukung kuat kemerdekaan Papua Barat . Para FLNKS juga mengikat nasib politik mereka sendiri dengan perjuangan Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri melalui kerangka solidaritas Melanesia .

Kita juga dapat menjamin bahwa pemerintah Australia dan Selandia Baru akan roda keluar mantra lelah mereka bahwa mereka " mendukung integritas teritorial pemerintah Indonesia " . Dalam sebuah artikel di edisi Juni Strategi Bulanan sesepuh Hugh Putih direkomendasikan Pemerintah Australia membuang keprihatinan apapun untuk hak asasi manusia di Papua Barat yang mendukung kepentingan ekonomi dan politik .

Tapi menteri dari kedua sisi Tasman secara pribadi mengakui bahwa pengaruh mereka terhadap kebijakan luar negeri di Indonesia Papua Barat telah surut . Pertemuan MSG di Noumea jelas menunjukkan betapa relevan Australia dan Selandia Baru kebijakan luar negeri di Papua Barat telah menjadi dan berapa banyak MSG yang jatuh tempo sebagai badan politik regional .

Namun, ketegangan akrab antara kelompok-kelompok perlawanan Papua Barat keluar selama pertemuan Noumea . Garis patahan utama , diekspos oleh sebuah artikel di bisnis Island, adalah antara Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan dan Republik Federal Papua Barat , yang keduanya mengklaim sebagai wakil sejati rakyat Papua .

Baik Koalisi Nasional dan Republik Federal diterapkan untuk menjadi anggota MSG . Perwakilan dari Koalisi Nasional yang berbasis di Vanuatu dengan akses mudah ke sekretariat MSG di Port Vila , tapi kepemimpinan Republik Federal di penjara , dihukum tiga tahun penjara untuk deklarasi bermartabat dan tanpa kekerasan kemerdekaan pada tanggal 19 Oktober 2011. Dialog antara dua kelompok dimengerti sulit.

Ketika Forkorus Yaboisembut , Presiden Republik Federal Papua Barat belajar aplikasi Koalisi Nasional awal tahun ini , ia menulis kepada Direktur Jenderal MSG . Dalam surat itu , Yaboisembut anggun menarik aplikasi , mengatakan :

" Sebaliknya kita meminta surat itu dilihat hanya sebagai surat dukungan dari Papua Barat untuk permohonan [ Koalisi Nasional ] Keanggotaan MSG dan sebagai sarana memperkenalkan Republik Negara Federal Papua Barat untuk MSG untuk tujuan masa depan . "

Ini , dan fakta bahwa untuk waktu yang singkat pada akhir 2010-2011 kedua kelompok adalah bagian dari struktur pengambilan keputusan bersama , menunjukkan bahwa kerjasama tidak melampaui wilayah kemungkinan .

Papua sekarang memiliki enam bulan untuk mendapatkan rumah mereka dalam rangka . Ini mungkin melibatkan koalisi politik antara kelompok-kelompok perlawanan , seperti model yang sukses di Timor Timur dan Kanaky , atau penyatuan bawah visi bersama yang mirip dengan Piagam Kebebasan Nasional Kongres Afrika.

Ketika para menteri luar negeri dari Melanesia Spearhead Group melakukan mengunjungi Papua Barat mereka akan didampingi oleh media internasional - kemenangan bagi orang Papua yang telah lama menuntut negara mereka dibuka untuk media asing .

Jika , di sisi lain , pemerintah Indonesia menekankan pada menjaga wartawan keluar selama kunjungan MSG , mereka hanya akan memperkuat persepsi internasional bahwa mereka sebenarnya memiliki sesuatu yang disembunyikan .

Either way, orang Papua , seperti Timor Timur sebelum mereka yang dimobilisasi ketika Paus Yohanes Paulus II mengunjungi pada tahun 1989 , akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaftarkan mereka berteriak minta kebebasan dalam jumlah tidak pernah terlihat sebelumnya .

Seperti panggilan dapat didengar lebih jauh dari Papua Barat , yang telah menjadi isu politik yang eksplosif di Melanesia . Hubungan antara Papua dan mereka Melanesia kerabat lebih dekat dari sebelumnya , apa yang terjadi jika warga Papua Nugini , Vanuatu , Fiji , Kepulauan Solomon dan Kanaky naik dan bersikeras bahwa pemimpin mereka mendukung Papua Barat ? Menjungkirbalikkan pemerintahan Sato Kilman di Vanuatu adalah kisah peringatan .

Bagaimana negara Indonesia akan bereaksi ? Mereka kemungkinan akan menunjuk ke uang yang mereka telah dituangkan ke Papua Barat - manfaat yang telah pergi terutama untuk perusahaan-perusahaan transnasional dan elit Papua , sambil terus memiskinkan masyarakat adat . Mereka akan berargumentasi bahwa Papua Barat adalah negara demokrasi , bahwa Papua dipilih oleh rakyatnya sendiri . Hal ini benar , tetapi pemerintah Indonesia menolak orang Papua hak untuk membentuk partai politik mereka sendiri . Pada kenyataannya Papua Barat merupakan wilayah jajahan memerintah dari Jakarta .

Papua tahanan politik mengisi penjara , bukti kebocoran penyiksaan sistemik keluar , dan tubuh Papua dibunuh oleh polisi dan militer tumpukan atas ( seperti dugaan pembantaian 40 warga Papua di daerah terpencil Puncak Jaya dalam beberapa bulan terakhir ) .

Akhirnya , pemerintah Indonesia akan memanggil perbedaan pendapat terorisme Papua atau taktik asing yang dipimpin . Ini bentuk propaganda adalah resort terakhir dari semua penguasa otoriter . Tokoh militer Indonesia resmi mengatakan jumlah gerilyawan bersenjata sedikit lebih dari 1000 pejuang penuh waktu , kebanyakan dari mereka tidak aktif . Di sisi lain , jumlah gerakan tanpa kekerasan puluhan ribu dan mereka berada di jalanan setiap minggu , jika tidak setiap hari. Gerakan kemerdekaan Papua Barat adalah pemberontakan sipil berbasis non-kekerasan melawan berlanjutnya kekuasaan Indonesia .

Pemerintah Indonesia tidak bisa lagi dipercaya menjadi khawatir bahwa Papua Barat , seperti Timor Timur sebelum , akan menjadi isu internasional. Sudah terlambat untuk itu . Papua Barat telah menjadi isu internasional.

Dalam enam bulan ke depan pekerjaan Jakarta akan menegakkan ketaatan orang Papua ' ketika mencoba untuk meminimalkan represi . Tugas Papua adalah melemahkan legitimasi pemerintah Indonesia dan meningkatkan biaya politik dan ekonomi dari pendudukan . Taruhannya tinggi tetapi potensi pahala besar: kebebasan.