Surat Solidaritas Timor Leste Untuk HUT AMP Ke XV

Surat Solidaritas Timor Leste Untuk HUT AMP Ke XV

  GERAKAN SOLIDARITAS TIMOR-LESTE UNTUK PAPUA MERDEKA

“Deklarasi Solidaritas dari Timor-Leste yang amat dibacakan pada konferénsia (HUT)) AMP di Bandung tanggal 30 Mei 2013”

Salam Solidaritas!

Sebelum menyampaikan pesan perjuangan rakyat Timor-Leste kepada para hadirin di konferénsia (HUT) ini terlebih dahulu kami mengucapkan selamat pejuangan dan memeluk serat-eratnya rakyat Papua Barat dan hadirin di konferénsia (HUT) ini sekalian.Walaupun kami jauh dari bangsa Papua, namun perasaan ikut menderita pada rakyat Papua Barat adalah lebih mendalam.

Perjuangan bangsa Papua tidak begitu jauh berbeda dengan perlawanan rakyat Timor-Leste karena penjajah dan model perlawanan yang sama.Tetapi ada juga perbedaan strategis: Isu Timor-Leste tidak pernah dikeluarkan dari agenda DewanKeamanan PBB, dan perjuanganTimor-leste berbasis pada tiga front yang kuat yaitu front klandestine, armada dan diplomatik. Isu Papua merdeka sampai sekarang belum reagenda di DewanKeamanan PBB, persatuan komando untuk pembebasan nasional Papua belum tercapai seutuhnya, dan front klandestine juga belum mencapai struktur perjuangan yang efektif.

Di Timor-Leste cukup banyak organisasi pemuda dan mahasiswa yang memperjuankan kemerdekaannya, seperti Renetil di Indonesia, dewanSolidaritas di Timor-Timur, Sagrada Família, Ojetil dan organisasi klandestine lainnya. Namun kami semua dalam satu komando yaitu Komandante em Xefe Kay-Rala Xanana Gusmão; dialah sebagai pemimpin pemersatu pada semua kaum yang ingin merdeka. Sejarah perlawanan rakyat Maubere (kaum tertindas) mengalami proses perubahanyang sangat signifikan, namun belum saatnya yang momentum untuk ceritakan semuanya pada kawan-kawan pejuang Papua merdeka.

Kami berharap dengan konferénsia (HUT) AMP ini berawal dari persatuan dan kesatuan demi pembebasan dan pedamain sejati di negerimu yang kini menjadi perhatian semua umat manusia di belahan dunia. Kawan-kawan pejuang Papua merdeka diminta agar harus bekerja keras lagi demi memperkuat jaringan klandestine, diplomat dan armada, tanpa melupakan gereja untuk umanisasi dalam perjuangan. Ada beberapa slogan yang kawan-kawan Papua semestinya belajar: “ Mempersatukan musuh-musuh kecil untuk memenangkan musuhbesar ” dan“ Perang bermula dari kota akan berahkir di kota”. Artinyasemua orang Papua Barat harus disatukan dalam perjuangan dan harus menang di tingkat diplomatik supaya adanya referendum.

Untuk kawan-kawan Solidaritas dari bangsa lain yang hadir dalam konferénsia ini kami sangat berharap masalah Papua Barat buka hanya milik anak-anak Papua namun sebagai tugas dan amanat umat manusia di dunia termasuk keprihatinan kita semua yang dinamakan “Solidaritas Internasional”.

Kepada semuan egara yang berkepentingan di tanah Papua sesegara mungkin mengevaluasi keegoisan kalian termasuk Republik Indonesia, kami minta keluar dari tanah Papua sekarang juga untuk memungkinkan anak-anak Papua mendirikan negaranya sendiri sebagai sebuah negara daulat.

Untuk PBB, harus mengambil langka-langka efektif untuk menyelesaikan kasuspelangaran HAM termasuk hak penentuan nasib sendiri. Seharusnya PBB mejalankan kewajibannya secara jujur dan tidak terpengaruhi oleh kekuatan apapun.

Terima kasih atas perhatian dan bekerjasama dalam perjuangan ini.

A luta kontinua!

Celestino Gusmao,                                           

Perwakilan Gerakan Solidaritas Timor-Leste Untuk Kemerkedaan Papua Barat.

Satu Kata, Satu Komando Dan Satu Tujuan.

Satu Kata, Satu Komando Dan Satu Tujuan.

• Hidup sekali ! Mati Sekali, gunakanlah kesempatan yang ada untuk perjuangan.. (PSNCR - AMP)

• Jika hanya berdiam tak akan ada perubahan. (PSNCR - AMP)

• Lakukan apa yang seharusnya dilakukan, bahkan ambisi dan egopun dilibatkan dalam perjuangan. (PSNCR - AMP)

• Satu Kata, Satu Komando Dan Satu Tujuan. (PSNCR - AMP)

• Sejarah adalah pondasimu, masa depan adalah impianmu. (PSNCR - AMP)

• Jangan Takut Bicara Papua Merdeka !. (PSNCR - AMP)

• Kebenaran Sejarah Akan Terungkap Jika Generasinya Menyadari dan Bertindak. (PSNCR - AMP)

• Jangan Berdiam dan biarkan Orang Lain Berjuang.. (PSNCR - AMP)

• Kita terbagi karena letak tetapi satu dalam tujuan. (PSNCR - AMP)

• Persatuan adalah kekuatan kita.. (PSNCR - AMP)

• Sadari diri, hitam kulit keriting rambut za Papua.. (PSNCR - AMP)

                                        Satu Kata

Satu Komando

                                                             Satu Tujuan

PSNCR - AMP : Motivasi Perjuangan Papua Barat

PSNCR - AMP : Motivasi Perjuangan Papua Barat

• Hidup sekali ! Mati Sekali, gunakanlah kesempatan yang ada untuk perjuangan.. (PSNCR - AMP)

• Jika hanya berdiam tak akan ada perubahan. (PSNCR - AMP)

• Lakukan apa yang seharusnya dilakukan, bahkan ambisi dan egopun dilibatkan dalam perjuangan. (PSNCR - AMP)

• Satu Kata, Satu Komando Dan Satu Tujuan. (PSNCR - AMP)

• Sejarah adalah pondasimu, masa depan adalah impianmu. (PSNCR - AMP)

• Jangan Takut Bicara Papua Merdeka !. (PSNCR - AMP)

• Kebenaran Sejarah Akan Terungkap Jika Generasinya Menyadari dan Bertindak. (PSNCR - AMP)

• Jangan Berdiam dan biarkan Orang Lain Berjuang.. (PSNCR - AMP)

• Kita terbagi karena letak tetapi satu dalam tujuan. (PSNCR - AMP)

• Persatuan adalah kekuatan kita.. (PSNCR - AMP)

• Sadari diri, hitam kulit keriting rambut za Papua.. (PSNCR - AMP)

(Silahkan bagi yg mau tambahkan, lanjutkan di komentar di bawah)

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua, Peringati HUT Proklamasi West Papua Ke-42 Tahun

“HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SOLUSI DEMOKRATIS

BAGI RAKYAT PAPUA BARAT”

Massa Aksi Saat Berorasi Disepanjang Jalan Malioboro Yogyakarta (Doc:AMP)

Setelah wilayah Papua dimasukan secara paksa lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969, wilayah Papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah Papua dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.

Pada 1 Juli 1971 bertempat di Desa Waris, Numbay -  Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan “Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat” oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat. Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua.

Berbagai operasi militer dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.

Hari ini 1 Juli 2013, tepat 42 Tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat, Indonesia semakin menunjukan watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis.

Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua.

Maka, bertepatan dengan 42 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), menuntut dan mendesak Rezim Penguasa Republik Indonesia, SBY-Boediono dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera :

1.    Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

2.    Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.

3.    Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

HUT AMP (ALIANSI MAHASISWA PAPUA) YANG KE- 15 I

HUT AMP (ALIANSI MAHASISWA PAPUA) YANG KE- 15 DI ADAKAN DI KOTA STUDI BANDUNG ,DAN DI ADAKAN SEMINAR BERSAMA DEGAN BP.SOCRATEZ SOFYAN .YOMAN DI IKUTI SEKITAR 150 MAHASISWA /I

          FOTO

BABAK SOCRATEZSOFYAN .YOMAN

DAN KETUA PANITIA

FERRY CHEKO KOGOYA

           HUT AMP (ALIANSI MAHASISWA PAPUA) YANG KE- 15  DI ADAKAN DI KOTA STUDI BANDUNG ,DAN DI ADAKAN SEMINAR BERSAMA  DEGAN BP.SOCRATEZ SOFYAN .YOMAN DI IKUTI SEKITAR 150 MAHASISWA /I

hari ulang tahun anak - anak perjuagan papua merdeka yang tergabung dalam AMP (Aliansi mahasiswa papua ) yang ke - 15 se- jawa dan bali yang di gelar di kota studi  bandung ,degan mengadakan seminar bersama dan di ikuti 150 peserta mahasiswa /i dan di dalam seminar itu orang-orang  hebat yang membawa materi adalah salah satu nya adalah BP.SOCRATEZ SOFYAN .YOMAN dan ada 3 pembawa materi terhebat lain -  nya yang datang degan topik yang bebeda -beda  tetapi  tujuannya adalah satu yaitu HAK MENENTUKAN NASIP SENDIRI bagi mahasiwa papua dan masyarakat  papua .di dalam seminar itu ada satu kata terpenting yang di katakan oleh BP.SOCRATEZ SOFYAN .YOMANadalah Otonomi ,Khusus dan UP4B telah gagal untuk menbagun papua dan mensejahtrahkan masyarakat papua dan ada pun program baru yg di lakukan oleh presiden untuk mensejahtrahkan orang papua .

,tapi kami orang asli papua tidak membutuhkan kesejahtrahan dan tidak membutuhkan uang tapi orang papua mau ingin menentukan nasip sendiri (alias merdeka) ini yang orang papua  iginkan bukan kesejahtrahan.seminar yang di lakukan dalam hut AMP  adalah untuk membagun kebersamaan antarah mahasiswa - mahasiswi sejawa dan bali untuk membagun tali persaudarahan dan tidak membedabedakan kau  dan aku kita ini adalah satu yaitu orng papua.mari kita maju bersama untuk melawan dan untuk membagun papua .

FOTO -FOTO KEGIATAN

PEMBERIN PIAGAM UCAPAN TERIMAKASIH 
DARI PANITIA KE PEMATERI

penulissumber.ferry cheko papua.

DIALOG METRO TV MASALAH KANTOR OPM DI INGGRIS

DIALOG METRO TV MASALAH KANTOR OPM DI INGGRIS

FOTO AMP BANDUNG

DIALOG KANTOR OPM DI INGGRIS

Seluruh Mahasiswa/i yang tergabung dalam AMP(ALIANSIMAHASISWA PAPUA)Bandung Jawa Barat .

menilai bahwa dialog yang dilakukan oleh mentri luar negri dan dalam negri, di Indonesia melalui media metro TV ,membahas tentang kantor OPM di inggris ,dan dalam dialog itu mentri luar negri mengatakan bahwa di seluruh duni ,atau seluruh negara-negara di dunia ini tidak ada yang mendukung gerakan west papua atau free west papaua ,kenapa dia harus katakan demikian karena Ia kan seorang perwakilan warga negara Indonesia dan pantas Ia harus mengatakan demikian karena Ia mau menutupi diri ,dan tidak mau di permalukan dalam dialog ,dan dia harus membenarkan kesalahan yang mereka lakuakn dengan cara seperti menjekekan PAPUA di mata dunia ,para mentri luar negri sudah tau kalau dukungan papua merdeka atau west papua ,dari negara lain sudah cukup kuat dan negara -2 besar di benua Asia dan Eropa lebih mendukung papua merdeka ,karena papua penuh dengan kekayaan alam,di mata dunia NKRI sudah tidak mampuh menjamin papua ,kenapa karena dunia meliahat negara INDONESIA ini penuh dengan pelangaran HAM ,dan aturan UUD yang di buat tidak pernah berjalan dengan baik ,contoh nya papua itu sudah dianggap oleh NKRI adalah anarkis dan peberontak maka pelangaran HAM teus terjadi di Papua dan di seluruh tanah Air .,Kenapa mentri luar negri harus mempersoalkan kantor OPM di inggris ,dan terlalu sibuk -sibuk urus negara orang lain ,perbaiki dulu dapur INDONESIA yang berantakan ,para mentri harus tau kalau pelecehan yang di lakukan oleh NKRI terhadap orang papua sungguh lebih kejam daripada  pelecehan di inggris terhadap NKRI .kami yakin dan percaya kepada TUHAN YANG MAHA KUASAH papua pasti akan merdeka (FREE WEST PAPUA)karena TUHAN sudah merdekakan Papua dari dulu sampai saat ini. kalau pribahasa bilang INDONESIA harga mati tapi PAPUA harga HIDUP untuk selamanya . by ferry cheko papua

Pernyataan Sikap : Koalisi Rakyat Papua Untuk Keadilan (KARPUK)

Pernyataan Sikap : Koalisi Rakyat Papua Untuk Keadilan (KARPUK)

Koalisi Rakyat Papua Untuk Keadilan (KARPUK)

BERSATU UNTUK MENYONGSONG KEADILAN DI BUMI KASUARI

Markas Besar KRMP-AMP

Hidup Rakyat Papua! Viva Demokrasi! Penderitaan akibat praktek-praktek kapitalisme dalam bentuk imperialisme, kolonialisme dan neo liberalism (neo kolonialisme) adalah potret dari kondisi obyektif yang sedang dialami rakyat Papua sejak tahun 1962 hingga kini. Rakyat Papua masih berjalan dalam lorong gelap, dibanjiri peluh-darah. Kesejahteraan hanya janji, keadilan masih menjadi mimpi belaka. Penyerbuan terhadap massa sipil pasca Kongres Rakyat Papua III dan pergulatan buruh PT. Freeport Indonesia di Timika adalah cuplikan dari dalam dan luasnya sejarah penindasan di tanah ini, yang sekaligus menggambarkan wajah kapitalistik-militeristik rezim SBY-Boediono.


Suasana ketegangan, rasa takut, sedih dan duka kembali menyelimuti Tanah Papua sejak perhelatan Kongres Rakyat Papua (KRP) III dihadapi dengan kekuatan ribuan pasukan TNI-Polri lengkap dengan peralatan mematikan.  Lapangan St. Zakeus Tauboria, Jl. Yakonde, Jl. Sosiri dan pebukitan Abepura menjadi saksi bisu dari penyerbuan alat kekerasan Negara yang sangat arogan dan tidak manusiawi memperlakukan rakyat yang berkumpul secara damai untuk merumuskan pikiran-pikiran politiknya. Dalam peristiwa itu, tiga orang dibunuh dengan timah panas aparat, mereka adalah Daniel Kedepa, Max Asayeu dan Yakob Samon Sabra. Sekitar tiga ratusan orang ditangkap, ratusan orang menderita luka akibat penganiayaan berat dan ringan, diantaranya ada yang menderita luka tembak. Dua hari kemudian pubik ketahui bahwa Mr. Forkorus Yaboisembut dan Mr. Edyson Waromi serta empat orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka makar.

Di Timika dan Tembagapura, kini masih berlangsung perjuangan manusia yang ingin diperlakukan adil, bebas dari penghisapan segelintir manusia. Mereka, kaum buruhlah yang berkeringat siang-malam meningkatkan kuota produksi perusahaan, dalam suasana tekanan sikologis dan resiko kerja tinggi namun memperoleh upah yang diskriminatif. Perlawanan buruh dengan menggalang aksi pemogokan sejak 15 september lalu untuk menuntut kenaikan upah serta kesejahteraan  sesuai dengan standar upah buruh Freeport MC Moran di negara lain adalah bagian dari upaya mewujudkan nilai keadilan sosial. Namun demikian, aksi yang diprakarsai oleh Serikat Pekerja Sluruh Indonesia PT. Freepoort Indonesia (SPSI PT. FI) ini, meski telah menempuh berbagai langkah, belum juga ada titik terang, pihak manajeman PT. FI masih tutup telinga. Sebaliknya, parah buruh dan rakyat di Timika justru menerima tindakan tidak manusiawi. Selain itu, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, teror dan intimidasi terhahdap para buruh masih mungkin dilakukan .bahkan situasi keamanan di Tembagapura dan sekitarnya saat ini masih rawan akan tindakan represif aparat keamanan. Beberapa waktu lalu terjadi penembakan secara terang-terangan maupun misterius terhadap buruh atau masyarakat yang bersolider, dan dua hari lalu juga terjadi lagi penembakan secara misterius.

Sejarah Freeport di Tanah Papua telah mencitrakan dirinya sendiri sebagai kerajaan bisnis yang jahat dan tidak adil. Kontrak karyanya illegal sebab tidak pernah melibatkan representative rakyat Papua dan demi kepentingannya, dunia telah mengingkari hak menentukan nasib sendiri rakyat-bangsa Papua. Yang diterima mayoritas rakyat Papua di sekitar konsensinya bukanlah kesejahteraan tapi kesenjangan sosial, penduduk asli terlihat semakin tersingkir (marginalisasi), tanah adat mereka dirampas (pdiserobot) dan aktifitas pertambangan ini sungguh mendatangkan kerusakan lingkungan yang parah. Sudah begitu, areal pertambangan raksasa ini cocok dijuluki areal “tambang berdarah” sebab tak pernah bebas dari konflik yang berujung pada aksi-aksi kekerasan. Sebut saja praktek kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil setempat yang tidak pernah surut, juga bentuk ‘seting’ konflik horizontal yang sering diberi cap ‘perang suku’. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kehadiran Freeport di tanah Amungsal itu cenderung mendatangkan rugi dibanding untung, orang Papua hanya menjadi tumbal dari keserakahan perusahaan raksasa milik kaum kapitalis ini.

Belum hilang dari ingatan kita akan peristiwa penyerbuan pasca KRP III dan persoalan seputar PT. Freeport dan sebelumnya ada peristiwa penyiksaan terhadap 15 warga sipil yang bermukim di sekitar kampung Horas (Kotaraja gunung), muncul lagi peristiwa penyiksaan atas sejumlah warga sipil di Wamena dan penembakkan atas delapan warga sipil di Degewo-Paniai.

Tanah Papua yang menjadi primadona rebutan kaum pemodal telah membuat manusia dan alamnya dicabik-cabik tanpa ampun. Operasi militer dan intelejen seperti tak habis-habisnya dipakai dalam membungkam setiap bentuk perlawanan rakyat Papua. Penangkapan dan pemenjaraan politik, pembunuhan politik, penyiksaan, pemerkosaan, teror, intimidasi, stigmatisasi, penyingkiran (pemiskinan), penyerobotan tanah dan sumberdaya alam lainnya adalah kisah yang terlihat dan terdengar hampir setiap hari di seantero tanah ini.

Kami tidak mau terus-menerus terjebakkah dalam ‘lingkaran kepastian’ dan ‘penjara realita’ melainkan akan bangkit dari kegelisahan terhadap semua kemunafikan yang terus terus dipertontonkan untuk membungkus ketidakadilan bagi rakyat Papua. Semua ini harus diakhiri,  kedaulatan harus ada di tangan rakyat untuk mengatur diri sendiri, demi mengembalikan martabat dan segala hakekat kemanusiaan kami. Berangkat dari refleksi atas kondisi itu maka, melalui KARPUK, kami menyatakan:

1. Menuntut kepada Freeport untuk Penuhi Hak-hak Buruh. Jika manajemen Freeport tidak mampu memenuhi tutuntan buruh, Freeport harus ditutup
2. Menolak dengan tegas campur tangan militer (TNI/POLRI) dalam menyelesaikan masalah Freeport dan Masalah rakyat Papua
3. Menuntut Pemerintah Indonesia segera tarik militer organic dan non organic dari areal Freeport dan seluruh Tanah Papua
4. Mendesak Pemerintah Amerika Serikat untuk Menghentikan kerjasama Militer antara Amerika dan Indonesia
5. Menolak segala macam bentuk kesepakatan Ekonomi dan Politik yang dihasilkan dalam KTT ASEAN Ke 19 di Provinsi Bali Indonesia
6. Mendesak adanya intervensi Internasional untuk masalah kemanusiaan di tanah Papua;
7. Menuntut Pemerintah Indonesia untuk membuka ruang demokrasi untuk menentukan hak penentuan Nasib sendiri bagi rakayat Papua

Demikian sikap politik ini dibuat untuk menyongsong keadilan di Tanah Papua. Atas perhatian dan dukungan semua pihak, kami ucapkan terimakasih.

Numbay, 18 November 2011

Kami Yang Menyatakan Sikap,

Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP) , Gerakan Rakyat Demokratik Papua (GARDA-P) , Badan Eksekutif Mahasiswa Uncen (BEM UNCEN), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) , Front Pepera (F. Pepera) Gerakan Perempuan Papua (GP2) , Solidaritas Nasional Mahasiswa mahasiswa Papua (SONAMAPA), Solidaritas HAM Demookrasi Papua (SHDRP) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Uncen (MPM Uncen) Forum Independen Mahasiswa (FIM), Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Papua (KNRMP atau Papuan Students National Commando (PSNCR)

Dialog Tidak Menyelesaikan Persoalan Papua

Dialog Tidak Menyelesaikan Persoalan Papua

Oleh : 

Rinto Kogoya 

“Tulisan ini untuk mempertegas sikap  Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] yang menolak adanya gagasan untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan jalan Dialog, sehingga dasar kita menolak memiliki alasan yang logis dan rasional”

Saya lansung saja menguraikan kenapa secara organisasi, AMP dengan tegas menolak gagasan Dialog yang sedang didorong oleh Jaringan Damai Papua (JDP) maupun yang akhirnya diikuti oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe yang juga mengharapkan adanya dialog dengan pemerintah Pusat. Tapi menurut Lukas, kata dialog sebaiknya diubah dengan kata yang lebih halus.

Pertama, kenapa AMP menolak gagasan dialog yang didorong oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dibawah kordinator Pater DR. Neles Tebay, Pr. Gagasan dialog ini muncul setelah sekian lama rakyat Papua berjuang untuk menuntut Kemerdekaan. Dan dianggap sebagai salah satu solusi penyelesaian persoalan Papua. Selain solusi demokratis lain yang diperjuangkan oleh organisasi-organisasi perlawanan di Papua seperti Hak Menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Referendum dan Pengakuan Kedaulatan oleh Indonesia.

Menurut JDP, konflik di Papua yang berkepanjangan disebabkan karena beberapa faktor  persoalan mendasar, diantaranya; Sejarah Politik Papua yang Belum Tuntas tentang PEPERA 1969, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Ketidakadilan Pembangun dan Marginalisasi. Berbeda dengan AMP yang melihat persoalan mendasar di Papua karena adanya ; Kolonialisme Indonesia, Imperialisme dan Militerisme. Tentu berbeda pula solusi yang diperjuangkan bagi penyelesaian persoalan Papua.

Menurut kami, apa yang dikemukan oleh JDP merupakan sebuah tesis atau disertasi doktoral yang coba dijadikan panduan penyelesaian persoalan, bukan merupakan sebuah hasil analisa yang tajam dan mendalam tentang Papua. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan JDP dalam melihat sejarah Papua hanya berpijak dari pelaksanaan PEPERA 1969 dan tidak secara menyeluruh dari tahun 1960an awal atau pertengahan atau tahun-tahun sebelumnya dimana proses awal Identitas Nasional Bangsa Papua itu lahir.

Selain sejarah politik Papua, pelanggaran HAM menjadi fokus persoalan bagi JDP. Sehingga persoalan HAM harus menjadi satu bagian yang didialogkan. Sebenarnya apa yang diharapkan oleh JDP? Untuk memperjuangkan HAM rakyat Papua? Saya ajukan satu pertanyaan, sudah berapa banyak para pelaku pelanggar HAM yang diadili oleh Pengadilan Indonesia dan hasilnya benar-benar memberikan rasa keadilan untuk rakyat Papua? Apalagi bagi Indonesia, mereka yang melakukan pelangaran HAM dianggap “Pahlawan”. Semua pengadilan terhadap pelaku pelanggar HAM di Papua hanya formalitas belaka diatas meja sidang, untuk menunjukan kalau Indonesai menghargai HAM rakyat Papua. Menurut kami, pelanggaran HAM merupakan efek dari sebuah pendudukan atau penjajahan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan hegemoninya atas Papua. Sehingga, untuk menghentikan terjadinya pelanggaran HAM, rakyat Papua harus hidup merdeka dan bebas dari dari sebuah penjajahan yang sedang dilakukan oleh Indonesia.

Dua soal lain yaitu ketidakadilan pembangunan dan marjinalisasi juga menjadi fokus JDP dalam konsep dialog yang ditawarkan. Kembali kami pertegas, bahwa kolonial akan selalu mendominasi wilayah yang dikoloni baik secara ekonomi politik maupun sosial kebudayaan. Kolonial selalu menghambat laju perkembangan kemajuan disemua aspek kehidupan rakyat di wilayah yang dikoloni. Mengharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan dan rakyat Papua tidak termarjinalkan adalah mengharapkan sesuatu yang mustahil. 

Sehingga kembali ke penafsiran masing-masing, yaitu Papua itu bagian dari Indonesai atau wilayah yang dikoloni atau dijajah oleh Indonesia? Jika Papua bagian dari Indonesia, dan mengharapkan adanya perbaikan kesejahteraan, maka yang harus diperjuangkan adalah transformasi industri manufaktur kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) rakyat yang berpusat diwilayah lain di Indonesia seperti Jawa, Sumatera dan Sulawesi ke Papua. Lahir pertanyaan baru, apa hal itu mau dilakukan oleh Indonesia terutama kaum pemilik modalnya? Jelas itu sesuatu yang mustahil karena industri selalu membutuhkan pasar dan tenaga kerja, dan Papua bukan pasar yang menguntungkan dari sisi jumlah penduduk yang ada saat ini dibanding daerah lain di Indonesia apalagi kesediaan tenaga kerja.

Penjelasan diatas terkait konsep dialog yang ditawarkan oleh JDP yang dengan tegas ditolak oleh AMP. Selain penolakan atas konsep dialog, tidak adanya kesepahaman bersama antar organisasi perlawanan di Papua yang pro dialog dan kontra dialog akan menjadi bumerang bagi rakyat Papua. Bagaiman dengan sayap militer gerakan Kemerdekaan Papua TPN-PB yang dengan tegas menolak bentuk-bentuk kompromi seperti dialog? Saya kira Tim 100 pada tahun 1999 juga telah melakukan tahapan dialog dengan Indonesia, menghasilkan OTSUS yang oleh Indonesia dianggap sebagai solusi dan tidak bagi rakyat Papua yang menghendaki Kemerdekaan.

Kedua, kenapa AMP menolak dengan tegas gagasan dialog yang diusung oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe? Dari apa yang diutarakan oleh Lukas Enembe bahwa bukan kata dialog tapi diubah dengan kata yang lebih halus, maksudnya? Dan dialog yang dilakukan berkaitan dengan kesejahteraan. Hal ini menandakan bahwa Lukas ingin hadir sebagai sosok “Pahlawan Kesiangan” bagi rakyat Papua. Selain itu, menunjukan kalau Lukas tidak memahami mekanisme dalam birokrasi yang ia pimpin. Apa tidak ada cara lain untuk mengurus masalah kesejahteraan rakyat Papua? Seperti ; rapat konsultasi atau rapat kerja atau dengan kata yang lebih halus “diskusi” dengan birokrasi diatasnya yaitu pemerintah pusat untuk membahas bagaimana mengatasi masalah kesejahteraan di Papua.

Menurut kami, ada tidaknya dialog antara pemerintah provinsi Papua dan pemerintah pusat tidak akan mengubah eskalasi perlawanan rakyat di Papua. Karena, baik pemerintah provinsi Papua maupun pemerintah pusat adalah satu rangkaian birokrasi yang saat ini sedang menjajah Papua. 

Saya merasa penting untuk menjelaskan bagaimana kolonialisme Indonesia tetap berlangsung dan terjadi di Papua. Kolonialisme adalah “kebijakan dan praktek kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah”. Kolonialisme selalu memiliki sifat yang arogan dan ekspansionis. Tujuan utama kolonialisme adalah menguras sumber kekayaan, sedangkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat daerah koloni, tidak diutamakan. Dari pengertian dan tujuannya jelas bahwa Papua sedang di jajah oleh Indonesia. Kolonialisme Indonesia berlangsung di Papua melalui mesin birokrasi, sistem politik yaitu pemilu dan penempatan militer (TNI-Polri). Birokrasi yang ada di Papua saat ini merupakan perpanjangan tangan atau pelaksana dari birokrasi pemerintah penjajah Indonesia. Birokrasi dan sistem politik seperti pemilu tujuannya untuk memperkuat legitimasi kekuasaan politik Indonesia atas Papua. Sehingga, penting untuk memajukan kesadaran rakyat Papua tentang bagaimana Kolonialisme Indonesia itu berlangsung di Papua, untuk kemudian rakyat Papua dapat menentukan sikap politiknya.

Tentu AMP tidak hanya menolak, Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right to Self Determination) bagi rakyat Papua merupakan solusi demokratis yang menurut kami dapat menyelesaikan persoalan Papua. Seperti apa yang dikatakan oleh Pdt. I.S. Kijne pada 25 Oktober 1925 di Wasior-Manokwari ”Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri”. AMP juga memiliki keyakinan bahwa rakyat Papua dapat memimpin dirinya sendiri dan dapat menjalani hidup dengan  sejahtera, adil, demokratis dan bermartabat jika Papua Merdeka. 

Akhirnya, kami menyerukan kepada seluruh organisasi perlawanan Papua untuk menghilangkan ego dan faksisme dan bersama-sama memperjuangkan Kemerdekaan Sejati Rakyat Papua untuk hari depan Papua yang lebih baik. 

Salam!

Penulis adalah Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat AMP [Ketum KPP AMP]

Pernyataan Sikap : AMP Komite Kota Yogyakarta

Pernyataan Sikap : AMP Komite Kota Yogyakarta

" TARIK MILITER (TNI-POLRI) DARI SELURUH TANAH PAPUA " 

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

Kekerasan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Milier Indonesia terus berlanjut hingga saat ini, seperti yang diberiakan lewat media online, media elektronik, maupun cetak bahwa di Papua saat ini sedang marak terjadi penembakan – penembakan misterius oleh orang – orang yang tidak dikenal, namun menurut kami teror berupa penembakan – penembakan yang terjadi di beberapa daerah di Papua itu memang sengaja di lakukan oleh Aparat Militer Indonesia ( TNI / POLRI ) yang berada di Papua.

Sejak dua bulan terakhir ( Mei – Juni 2012 ) ini saja tercatat berbagai kasus kekerasan berupa penembakan oleh Aparat Militer Indonesia terhadap Rakyat Papua yang menelan puluhan korban meninggal dan luka – luka, beberapa kasus penembakan yang di lakukan oleh Aparat Militer Indonesia dalam dua bulan terakhir ini diantaranya : 1) Penembakan yang dilakukan oleh TNI terhadap 1 Orang massa KNPB pada tanggal 1 Mei 2012, korban ditembak setelah ia bersama rekan – rekannya pulang seusai mengikuti aksi demo Hari Anegsasi di Jayapura, 2) Penembakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap 5 Rakyat Papua di daerah Penambangan Liar Degeuwo, 4 orang kritis dan 1 meninggal dunia, penembakan terhadap 5 warga Papua di Degeuwo ini dilakukan oleh aparat Kepolisiaan untuk melindungi Penambangan Liar yang ada di sana, 3) Penembakan yang dilakukan oleh TNI dan Polisi terhadap massa Aksi KNPB ketika hendak melakukan Aksi Demo di Jayapura ( Sentani ) pada tanggal 4 juni 2012, dalam kasus ini terdapat 2 orang korban meninggal dunia, belasan lainnya luka – lukan dan puluhan orang lainnya di tahan oleh Polisi, 4) Penyerbuan dan penembakan yang dilakukan oleh TNI Batalion 756 Wamena terhadap masyarakat di kampung Honelama, Wamena, Jayawijaya - Papua pada tanggal 6 juni 2012, dalam kasus penyerbuan dan penembakan yang dilakukan TNI ini terdapa 4 korban orang dewasa dan 1 orang anak kecil. Selain menembaki warga setempat, TNI pun melakukan pembakaran dan pengerusakan rumah – rumah warga setempat. Selain itu TNI pun melakukan penangkapan dan penahanan terhadap puluhan warga setempat, 5) Penembakan yang dilakukan oleh oknum Polisi terhadap seorang pemuda Papua bernama Teju Tabuni 17 tahun di Jayapura pada tanggal 7 Juni 2012, 6) Penembakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap warga Papua di Serui, dalam kasus ini terdapat 1 orang meninggal dunia ditembak Polisi, selain itu polisi juga melakukan pembakaran rumah – rumah warga setempat. Selain beberapa kasus diatas, beberapa kasus teror yang sering terjadi di Papua belakangan ini, didalangi oleh Aparat Militer Indonesia yang sengaja ingin mengkambing hitamkan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Rakyat Papua. Dari beberapa bukti – bukti proyektil peluruh yang diambil dari tubuh korban penembakan sangat jelas menunjukan kalau pelaku teror di Papua selama ini adalah Militer Indonesia itu sendiri. 

Dengan melihat rentetan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Militer Indonesia terhadap Rakyat Papua di Tanah Papua, maka kami Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) Komite Kota Yogyakarta menuntut “ TARIK MILITER (TNI-POLRI) DARI SELURUH TANAH PAPUA ” dan menyatakan sikap : 

1.Tarik Militer (TNI-POLRI) Organik dan Non Organik dari Seluruh Tanah Papua 

2.Bubarkan Komando Teritorial serta, Batalion 753 Nabire dan Batalion 756 Wamena 

3.Tutup Penambangan Liar di Degeowoo dan Perusahaan-Perusahaan Asing di Seluruh Tanah Papua 

4.Buka Ruang Demokrasi Yang Seluas – luasnya di Tanah Papua 

Demikian pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ), kami menyerukan kepada seluruh Mahasiswa Papua untuk bersatu dan bersama-sama berjuang melawan segalah bentuk kekerasan dan penindasan yang terus di lakukan oleh Militer Indonesia terhadap Rakyat Papua. 

Salam Pembebasan "Bersama Kebenaran Sejarah Sang Bintang Kejora"

Yogyakarta, 11 Juni 2012 

Sonny Dogopia 

Kordinator Umum Aksi

West Papua 2010 Aircraft minisheet. Plane

West Papua 2010 Aircraft minisheet. Plane

The newly-proclaimed Republic of West Papua issued an attractive stamp to celebrate their national airline, WESTPAPAIR.

The stamp shows an airliner with the West Papua flag on its tail.

==============

Only one stamp is shown in the photo, but the auction is for a full miniature sheet of ten stamps, with inscribed margins.

West Papua's Philatelic Agency is in Melbourne.

==============

The Free Papua Movement (Bahasa: Organisasi Papua Merdeka, abbreviated OPM) is a nationalist organization established in 1965 to seek independence for Western New Guinea from Indonesia. The country was administered by Indonesia from 1962. And before that by the Dutch, as Netherlands New Guinea.

Although the Netherlands had insisted the West New Guinea people be allowed self-determination in accord with the United Nations charter and General Assembly Resolution 1514 (XV) which was to be called the "Act of Free Choice"; the New York Agreement instead provided a 7 year delay and gave the United Nations no authority to supervise the act. The transfer's legitimacy was not recognized by the Papuan population, the majority of whom continued civil disobedience by raising the West Papua Morning Star flag each year on the 1st December although this action was illegal under Indonesian law.

In October 1968, Nicolaas Jouwe, member of the New Guinea Council and of the National Committee elected by the Council in 1962, lobbied the United Nations claiming 30,000 Indonesian troops and thousands of Indonesian civil servants were repressing the Papuan population. According to US Ambassador Galbraith, the Indonesian Foreign Minister Adam Malik also believed the Indonesian military was the cause of problems in the territory and the number of troops should be reduced by at least half. Ambassador Galbraith further described the OPM to "represent an amorphous mass of anti-Indonesia sentiment" with "possibly 85 to 90 percent [of Papuans], are in sympathy with the Free Papua cause or at least intensely dislike Indonesians".

Exciting, untapped opportunities seen in the MSG region

The Fijian Government is convinced there are many other exciting opportunities that remain untapped within the Melanesian Spearhead Group (MSG) region.
This follows the successful Trade and Investment Mission to Papua New Guinea in April which was led by the Prime Minister Commodore Voreqe Bainimarama.
The Attorney-General and Minister for Industry and Trade, Aiyaz Sayed-Khaiyum, made these comments while opening the inaugural MSG Trade Ministers meeting in Nadi yesterday.
Besides Fiji, the one-day meeting at the Sofitel Fiji Resort and Spa on Denarau Island was attended by the Trade Ministers from Papua New Guinea and Vanuatu and the Solomon Islands High Commissioner to Fiji.
The meeting comes as the MSG leaders seek a more trade and economically-integrated region.
Mr Sayed-Khaiyum said: “We share a bold vision for a truly integrated Pacific, beginning with a truly integrated MSG.
“The vision is for a ‘common economic union’ and a ‘single common market’ with the free movement of goods, services, labour and capital. If we are willing to work together, this is the future.
“In Fiji, we believe that trade and economic co-operation form the foundation for prosperity and growth in the region.”

Intra-MSG trade progress
Mr Sayed-Khaiyum noted that historically, intra-MSG trade had been low.
“However, we have seen remarkable signs of progress over the last few years,” he said.
“It has been noted that between the periods 2005 to 2009, intra-MSG trade has increased substantially – with exports amongst the MSG rising by more than 300 per cent.
“Fiji’s total trade with the Pacific islands countries has increased from less than one per cent in 2000 to 4.5 per cent in 2010.
More than 40 per cent of this trade is now with the MSG countries. In 2012, Fiji-PNG trade alone was more than $23 million.”
Mr Sayed-Khaiyum is confident further boost in intra-MSG trade is expected in 2013 and 2014.
This, he said, comes with the removal of tariff barriers by Papua New Guinea last year and all of Vanuatu’s tariffs being reduced to zero this year.
“All told, we project significant growth in intra-MSG trade in 2013 and 2014,” he said.
Review of trade agreement
Mr Sayed-Khaiyum said one of the main tasks of this new forum was to review the MSG Trade Agreement.
“We must ensure that the new trade agreement builds on our achievements, and that is does not nullify the substantial progress that we have made as a sub-regional group,” he said.

Labour and mobility
MSG secretariat director Governance and Sustainable Development, Barbara Age, stressed the Group leaders endorsed greater economic integration between the countries.
She said this involved a long term a vision of closer economic relations including the possible creation of a common market for services and labour mobility.
Ms Age said the kava exports into Europe and Australia continues to feature in their trade meetings. Kava was banned for the European market since 2002.

The Attorney-General and Minister for Industry and Trade, Aiyaz Sayed-Khaiyum (fourth left) with (from left) Melanesian Spearhead Group (MSG) secretariat director Governance and Sustainable Development, Barbara Age, Solomon Islands High Commissioner to Fiji, John Paterson Oti, Vanuatu Trade Minister, Mercellino Pipite, Papua New Guinea Trade Minister, Richard Maro and the Permanent Secretary for Industry and Trade, Shaheen Ali with delegates from the MSG countries. The inaugural MSG Trade Ministers meeting was held yesterday at the Sofitel Fiji Resort and Spa on Denarau Island, Nadi. Photo: WAISEA NASOKIA

Meet the people of Papua in the PNG Government Secretariat of the Melanesian Spearhead Group ( MSG )

Meet the people of Papua in the PNG Government Secretariat of the Melanesian Spearhead Group ( MSG ) 

Meet the people of Papua in the PNG

Monday, June 3, 2013 | 19:41 pm WIT Port 

Moresby ( PNG ) - The Papuans who were in exile , Papua New Guinea ( PNG ) reportedly held a meeting with the Government of PNG in the secretariat of the Melanesian Spearhead Group ( MSG ) in PNG , Thursday ( 5/30/2013 ) ago . Such information received by journalists on Saturday ( 06.01.13 ) , a joint meeting was held to discuss support PNG leaders and other Melanesian countries for the liberation of West Papua . " This is a preparatory meeting for West Papua is officially registration at MSG this month (June ) , " the source said . It is said , in the PNG people talk about West Papua and Papua New Guinea is " Wanpela Graun " ( the land ) . Not only here , in the Solomon Islands , Kanaky , Vanuatu and Fiji to talk about the liberation of West Papua . Chairman of the National Parliament of West Papua ( PNWP ) , Buctar Tabuni said he expressed gratitude for the support of the Melanesian countries . " We ( PNWP : red ) has commissioned the West Papua National Committee ( KNPB ) for calling on the Papuan People all over the world to immediately mobilize to support West Papua registration process as an official member of the MSG in the city of Noumea , New Caledonia on this month , " he says

Papuan independence activists Want to Become a Member of MSG

Papuan independence activists Want to Become a Member of MSG

Melanesian Spearhead Group (MSG)

Papuan independence leader said that membership in the Melanesian Spearhead Group (MSG) would be a major breakthrough.

Activists Papua Merdeka, OPM in Vanuatu said membership in the Melanesian Spearhead Group will be a major breakthrough in the struggle for independence from Indonesia.

West Papua National Coalition, KNPB for the liberation of Papua have been invited to the summit of MSG coming in Noumea by political groups Kanak indigenous New Caledonia, FLNKS (Kanak Socialist Front for National Liberation).

This is the first time activists Papua Movement will attend gatherings countries of Melanesia as an independent entity.

An application has been filed to give and receive full membership.

Andy Ayamiseba, lobbyists from Papua to the program Pacific Beat-Radio Australia says if the submission is successful, it will increase the status of the campaign for independence from Indonesia.

"By having the support of the immediate area we ... the international community will see that, yes, it was an area where West Papua have given their support,"

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Pulau Jawa Dukung Papua Barat Menjadi Anggota Melanesian Sperahead Groups (MSG)

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Pulau Jawa Dukung Papua Barat Menjadi Anggota Melanesian Sperahead Groups (MSG)

---

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Pulau Jawa Dukung Papua Barat Menjadi Anggota Melanesian Sperahead Groups (MSG)

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Pulau Jawa

YOGJAKARTA - Ketua Umum Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Rinto Kogoya mendukung sikap rumpun negara-negara Melanesia untuk menjadikan Papua Barat sebagai anggota Melanesian Sperahead Groups (MSG) atau dukung Papua Barat jadi anggota Ujung Tombak Melanesia.

"AMP juga mendesak Indonesia untuk Membuka Ruang Demokrasi dan Memberikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua,"kata Rinto Kogoya dalam press releasenya kepada wartawan pada Senin(10/06/2013) malam.

Dikatakan pernyataan AMP ini juga diawali dengan aksi Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta yang dimulai pukul 10,30 WIB berangkat dari Asrama Mahasiswa Papua di Wisma Kamasan I, Jalan Kusumanegara - O KM perempatan Kantor Pos Jogja. Aksi ini diikuti oleh puluhan massa mahasiswa Papua yang berkuliah di Kota Gudeg Yogjakarta.

Bukan hanya di Jogja saja, aksi ini juga berlangsung  di Kota Solo. Aksi di Solo dimulai pukul 10.30 WIB dipusatkan di Bundaran Gladag, Solo Jawa Tengah. Aksi ini melibatkan puluhan mahasiswa Papua di Kota Studi Solo.

Sedangkan mahasiswa Papua di Jawa Barat mulai star pukul 10.30 WIB bertempat di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan II, Jalan Cilaki 59 dekat Gedung Sate Bandung. Aksi ini juga didukung oleh puluhan mahasiswa yang kuliah di Kota Bandung dan sekitarnya.

Dikatakan pelaksanaan Melanesian Spearhead Groups (MSG) Summit pada pertengahan Juni ini di kota Noumea, New Caledonia (Kaledonia Baru), salah satu pembahasannya adalah proposal West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk mengajukan Papua Barat menjadi anggota MSG.

Dalam releasenya Rinto mengatakan WPNCL yang merupakan wadah diplomasi gerakan kemerdekaan Papua di wilayah Pasifik Selatan telah melakukan lobi diplomasi dibeberapa negara-negara rumpun Melanesia seperti Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Kanaky. Diplomasi WPNCL diwilayah pasifik merupakan suatu kemajuan, yang mana persoalan Papua akan menjadi topik pembahasan dalam MSG Summit kali ini.

Melanesian Spearhead Group (MSG) dibentuk berdasarkan "Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia" yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988. MSG beranggotakan Fiji, Front de liberation nationale kanak et socialiste (FLNKS) Kaledonia Baru, Papua Nugini, Solomon Islands, dan Vanuatu.

MSG yang merupakan forum bilateral negara-negara rumpun Melanesia, menganggap persoalan Papua merupakan persoalan sesama rumpun Melanesia yang berada dibawah koloni Indonesia.Sehingga, MSG Summit kali ini di Kaledonia Baru akan menjadikan persoalan Papua sebagai suatu topik selain isu-isu lain yang ada diwilayah Pasifik Selatan. [TabloidJubi| TabloidJubi]

dari www.papua.us