Satu Kata, Satu Komando Dan Satu Tujuan.

Satu Kata, Satu Komando Dan Satu Tujuan.

• Hidup sekali ! Mati Sekali, gunakanlah kesempatan yang ada untuk perjuangan.. (PSNCR - AMP)

• Jika hanya berdiam tak akan ada perubahan. (PSNCR - AMP)

• Lakukan apa yang seharusnya dilakukan, bahkan ambisi dan egopun dilibatkan dalam perjuangan. (PSNCR - AMP)

• Satu Kata, Satu Komando Dan Satu Tujuan. (PSNCR - AMP)

• Sejarah adalah pondasimu, masa depan adalah impianmu. (PSNCR - AMP)

• Jangan Takut Bicara Papua Merdeka !. (PSNCR - AMP)

• Kebenaran Sejarah Akan Terungkap Jika Generasinya Menyadari dan Bertindak. (PSNCR - AMP)

• Jangan Berdiam dan biarkan Orang Lain Berjuang.. (PSNCR - AMP)

• Kita terbagi karena letak tetapi satu dalam tujuan. (PSNCR - AMP)

• Persatuan adalah kekuatan kita.. (PSNCR - AMP)

• Sadari diri, hitam kulit keriting rambut za Papua.. (PSNCR - AMP)

                                        Satu Kata

Satu Komando

                                                             Satu Tujuan

PSNCR - AMP : Motivasi Perjuangan Papua Barat

PSNCR - AMP : Motivasi Perjuangan Papua Barat

• Hidup sekali ! Mati Sekali, gunakanlah kesempatan yang ada untuk perjuangan.. (PSNCR - AMP)

• Jika hanya berdiam tak akan ada perubahan. (PSNCR - AMP)

• Lakukan apa yang seharusnya dilakukan, bahkan ambisi dan egopun dilibatkan dalam perjuangan. (PSNCR - AMP)

• Satu Kata, Satu Komando Dan Satu Tujuan. (PSNCR - AMP)

• Sejarah adalah pondasimu, masa depan adalah impianmu. (PSNCR - AMP)

• Jangan Takut Bicara Papua Merdeka !. (PSNCR - AMP)

• Kebenaran Sejarah Akan Terungkap Jika Generasinya Menyadari dan Bertindak. (PSNCR - AMP)

• Jangan Berdiam dan biarkan Orang Lain Berjuang.. (PSNCR - AMP)

• Kita terbagi karena letak tetapi satu dalam tujuan. (PSNCR - AMP)

• Persatuan adalah kekuatan kita.. (PSNCR - AMP)

• Sadari diri, hitam kulit keriting rambut za Papua.. (PSNCR - AMP)

(Silahkan bagi yg mau tambahkan, lanjutkan di komentar di bawah)

Persatuan Tanpa Batas Perjuangan Sampai Menang

  Persatuan Tanpa Batas Perjuangan Sampai Menang

  

KOMANDO PSNCR - KNRMP KORPS AMP BERKATA :

" SALAM PEMBEBASAN DAN SALAM REVOLUSSI "

  KOMANDO PSNCR - KNRMP KORPS AMP

* BUKAN PENDERITAAN...TAPI PENDIDIKAN

* BUKAN KELAPARANTAPI KETAHANAN FISIK

* BUKAN KETAKUTAN..TAPI KEPATUHAN

* BUKAN PENGHARGAAN .TAPI KEBANGGAAN

* BUKAN UANG...TAPI KEBERSAMAAN

* BUKAN SENDIRI..TAPI MANDIRI

* BUKAN PERINTAH.TAPI TANGGUNG JAWAB

* BUKAN DIHORMATI..TAPI LOYALITAS

* BUKAN SENIORITAS..TAPI SEBAGAI KAKAK

* BUKAN KETOKOHAN..TAPI KETAULADANAN

* BUKAN DILATIH..TAPI MENDIDIK

* BUKAN PERATURAN..TAPI KEDISIPLINAN

* BUKAN KELELAHAN ..TAPI KEPUASAN

* BUKAN PENJILAT..TAPI KEHORMATAN

* BUKAN IDEALIS..TAPI DEDIKASI

* BUKAN NEKAD ..TAPI BERANI

* BUKAN PERTEMANANTAPI PERSAUDARAAN

* BUKAN SIBUK..TAPI SEMANGAT KERJA

* BUKAN POSKO..TAPI RUMAH KESIAGAAN

* BUKAN SUKA DUKATAPI CINTA TANAH AIR

* BUKAN KESAL DAN BENCI,TAPI SEMANGAT

* BUKAN HUKUMAN..TAPI PATUH DAN TAAT

* BUKAN MENTAL..TAPI PERCAYA DIRI

" Hendaklah kamu sepikir, sehati, sejiwa dan satu dalam kasih" 

"Persatuan Tanpa Batas Perjuangan Sampai Menang"

            FREE WEST PAPUA 
 

HUT AMP (ALIANSI MAHASISWA PAPUA) YANG KE- 15 I

HUT AMP (ALIANSI MAHASISWA PAPUA) YANG KE- 15 DI ADAKAN DI KOTA STUDI BANDUNG ,DAN DI ADAKAN SEMINAR BERSAMA DEGAN BP.SOCRATEZ SOFYAN .YOMAN DI IKUTI SEKITAR 150 MAHASISWA /I

          FOTO

BABAK SOCRATEZSOFYAN .YOMAN

DAN KETUA PANITIA

FERRY CHEKO KOGOYA

           HUT AMP (ALIANSI MAHASISWA PAPUA) YANG KE- 15  DI ADAKAN DI KOTA STUDI BANDUNG ,DAN DI ADAKAN SEMINAR BERSAMA  DEGAN BP.SOCRATEZ SOFYAN .YOMAN DI IKUTI SEKITAR 150 MAHASISWA /I

hari ulang tahun anak - anak perjuagan papua merdeka yang tergabung dalam AMP (Aliansi mahasiswa papua ) yang ke - 15 se- jawa dan bali yang di gelar di kota studi  bandung ,degan mengadakan seminar bersama dan di ikuti 150 peserta mahasiswa /i dan di dalam seminar itu orang-orang  hebat yang membawa materi adalah salah satu nya adalah BP.SOCRATEZ SOFYAN .YOMAN dan ada 3 pembawa materi terhebat lain -  nya yang datang degan topik yang bebeda -beda  tetapi  tujuannya adalah satu yaitu HAK MENENTUKAN NASIP SENDIRI bagi mahasiwa papua dan masyarakat  papua .di dalam seminar itu ada satu kata terpenting yang di katakan oleh BP.SOCRATEZ SOFYAN .YOMANadalah Otonomi ,Khusus dan UP4B telah gagal untuk menbagun papua dan mensejahtrahkan masyarakat papua dan ada pun program baru yg di lakukan oleh presiden untuk mensejahtrahkan orang papua .

,tapi kami orang asli papua tidak membutuhkan kesejahtrahan dan tidak membutuhkan uang tapi orang papua mau ingin menentukan nasip sendiri (alias merdeka) ini yang orang papua  iginkan bukan kesejahtrahan.seminar yang di lakukan dalam hut AMP  adalah untuk membagun kebersamaan antarah mahasiswa - mahasiswi sejawa dan bali untuk membagun tali persaudarahan dan tidak membedabedakan kau  dan aku kita ini adalah satu yaitu orng papua.mari kita maju bersama untuk melawan dan untuk membagun papua .

FOTO -FOTO KEGIATAN

PEMBERIN PIAGAM UCAPAN TERIMAKASIH 
DARI PANITIA KE PEMATERI

penulissumber.ferry cheko papua.

DIALOG METRO TV MASALAH KANTOR OPM DI INGGRIS

DIALOG METRO TV MASALAH KANTOR OPM DI INGGRIS

FOTO AMP BANDUNG

DIALOG KANTOR OPM DI INGGRIS

Seluruh Mahasiswa/i yang tergabung dalam AMP(ALIANSIMAHASISWA PAPUA)Bandung Jawa Barat .

menilai bahwa dialog yang dilakukan oleh mentri luar negri dan dalam negri, di Indonesia melalui media metro TV ,membahas tentang kantor OPM di inggris ,dan dalam dialog itu mentri luar negri mengatakan bahwa di seluruh duni ,atau seluruh negara-negara di dunia ini tidak ada yang mendukung gerakan west papua atau free west papaua ,kenapa dia harus katakan demikian karena Ia kan seorang perwakilan warga negara Indonesia dan pantas Ia harus mengatakan demikian karena Ia mau menutupi diri ,dan tidak mau di permalukan dalam dialog ,dan dia harus membenarkan kesalahan yang mereka lakuakn dengan cara seperti menjekekan PAPUA di mata dunia ,para mentri luar negri sudah tau kalau dukungan papua merdeka atau west papua ,dari negara lain sudah cukup kuat dan negara -2 besar di benua Asia dan Eropa lebih mendukung papua merdeka ,karena papua penuh dengan kekayaan alam,di mata dunia NKRI sudah tidak mampuh menjamin papua ,kenapa karena dunia meliahat negara INDONESIA ini penuh dengan pelangaran HAM ,dan aturan UUD yang di buat tidak pernah berjalan dengan baik ,contoh nya papua itu sudah dianggap oleh NKRI adalah anarkis dan peberontak maka pelangaran HAM teus terjadi di Papua dan di seluruh tanah Air .,Kenapa mentri luar negri harus mempersoalkan kantor OPM di inggris ,dan terlalu sibuk -sibuk urus negara orang lain ,perbaiki dulu dapur INDONESIA yang berantakan ,para mentri harus tau kalau pelecehan yang di lakukan oleh NKRI terhadap orang papua sungguh lebih kejam daripada  pelecehan di inggris terhadap NKRI .kami yakin dan percaya kepada TUHAN YANG MAHA KUASAH papua pasti akan merdeka (FREE WEST PAPUA)karena TUHAN sudah merdekakan Papua dari dulu sampai saat ini. kalau pribahasa bilang INDONESIA harga mati tapi PAPUA harga HIDUP untuk selamanya . by ferry cheko papua

Pernyataan Sikap : Koalisi Rakyat Papua Untuk Keadilan (KARPUK)

Pernyataan Sikap : Koalisi Rakyat Papua Untuk Keadilan (KARPUK)

Koalisi Rakyat Papua Untuk Keadilan (KARPUK)

BERSATU UNTUK MENYONGSONG KEADILAN DI BUMI KASUARI

Markas Besar KRMP-AMP

Hidup Rakyat Papua! Viva Demokrasi! Penderitaan akibat praktek-praktek kapitalisme dalam bentuk imperialisme, kolonialisme dan neo liberalism (neo kolonialisme) adalah potret dari kondisi obyektif yang sedang dialami rakyat Papua sejak tahun 1962 hingga kini. Rakyat Papua masih berjalan dalam lorong gelap, dibanjiri peluh-darah. Kesejahteraan hanya janji, keadilan masih menjadi mimpi belaka. Penyerbuan terhadap massa sipil pasca Kongres Rakyat Papua III dan pergulatan buruh PT. Freeport Indonesia di Timika adalah cuplikan dari dalam dan luasnya sejarah penindasan di tanah ini, yang sekaligus menggambarkan wajah kapitalistik-militeristik rezim SBY-Boediono.


Suasana ketegangan, rasa takut, sedih dan duka kembali menyelimuti Tanah Papua sejak perhelatan Kongres Rakyat Papua (KRP) III dihadapi dengan kekuatan ribuan pasukan TNI-Polri lengkap dengan peralatan mematikan.  Lapangan St. Zakeus Tauboria, Jl. Yakonde, Jl. Sosiri dan pebukitan Abepura menjadi saksi bisu dari penyerbuan alat kekerasan Negara yang sangat arogan dan tidak manusiawi memperlakukan rakyat yang berkumpul secara damai untuk merumuskan pikiran-pikiran politiknya. Dalam peristiwa itu, tiga orang dibunuh dengan timah panas aparat, mereka adalah Daniel Kedepa, Max Asayeu dan Yakob Samon Sabra. Sekitar tiga ratusan orang ditangkap, ratusan orang menderita luka akibat penganiayaan berat dan ringan, diantaranya ada yang menderita luka tembak. Dua hari kemudian pubik ketahui bahwa Mr. Forkorus Yaboisembut dan Mr. Edyson Waromi serta empat orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka makar.

Di Timika dan Tembagapura, kini masih berlangsung perjuangan manusia yang ingin diperlakukan adil, bebas dari penghisapan segelintir manusia. Mereka, kaum buruhlah yang berkeringat siang-malam meningkatkan kuota produksi perusahaan, dalam suasana tekanan sikologis dan resiko kerja tinggi namun memperoleh upah yang diskriminatif. Perlawanan buruh dengan menggalang aksi pemogokan sejak 15 september lalu untuk menuntut kenaikan upah serta kesejahteraan  sesuai dengan standar upah buruh Freeport MC Moran di negara lain adalah bagian dari upaya mewujudkan nilai keadilan sosial. Namun demikian, aksi yang diprakarsai oleh Serikat Pekerja Sluruh Indonesia PT. Freepoort Indonesia (SPSI PT. FI) ini, meski telah menempuh berbagai langkah, belum juga ada titik terang, pihak manajeman PT. FI masih tutup telinga. Sebaliknya, parah buruh dan rakyat di Timika justru menerima tindakan tidak manusiawi. Selain itu, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, teror dan intimidasi terhahdap para buruh masih mungkin dilakukan .bahkan situasi keamanan di Tembagapura dan sekitarnya saat ini masih rawan akan tindakan represif aparat keamanan. Beberapa waktu lalu terjadi penembakan secara terang-terangan maupun misterius terhadap buruh atau masyarakat yang bersolider, dan dua hari lalu juga terjadi lagi penembakan secara misterius.

Sejarah Freeport di Tanah Papua telah mencitrakan dirinya sendiri sebagai kerajaan bisnis yang jahat dan tidak adil. Kontrak karyanya illegal sebab tidak pernah melibatkan representative rakyat Papua dan demi kepentingannya, dunia telah mengingkari hak menentukan nasib sendiri rakyat-bangsa Papua. Yang diterima mayoritas rakyat Papua di sekitar konsensinya bukanlah kesejahteraan tapi kesenjangan sosial, penduduk asli terlihat semakin tersingkir (marginalisasi), tanah adat mereka dirampas (pdiserobot) dan aktifitas pertambangan ini sungguh mendatangkan kerusakan lingkungan yang parah. Sudah begitu, areal pertambangan raksasa ini cocok dijuluki areal “tambang berdarah” sebab tak pernah bebas dari konflik yang berujung pada aksi-aksi kekerasan. Sebut saja praktek kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil setempat yang tidak pernah surut, juga bentuk ‘seting’ konflik horizontal yang sering diberi cap ‘perang suku’. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kehadiran Freeport di tanah Amungsal itu cenderung mendatangkan rugi dibanding untung, orang Papua hanya menjadi tumbal dari keserakahan perusahaan raksasa milik kaum kapitalis ini.

Belum hilang dari ingatan kita akan peristiwa penyerbuan pasca KRP III dan persoalan seputar PT. Freeport dan sebelumnya ada peristiwa penyiksaan terhadap 15 warga sipil yang bermukim di sekitar kampung Horas (Kotaraja gunung), muncul lagi peristiwa penyiksaan atas sejumlah warga sipil di Wamena dan penembakkan atas delapan warga sipil di Degewo-Paniai.

Tanah Papua yang menjadi primadona rebutan kaum pemodal telah membuat manusia dan alamnya dicabik-cabik tanpa ampun. Operasi militer dan intelejen seperti tak habis-habisnya dipakai dalam membungkam setiap bentuk perlawanan rakyat Papua. Penangkapan dan pemenjaraan politik, pembunuhan politik, penyiksaan, pemerkosaan, teror, intimidasi, stigmatisasi, penyingkiran (pemiskinan), penyerobotan tanah dan sumberdaya alam lainnya adalah kisah yang terlihat dan terdengar hampir setiap hari di seantero tanah ini.

Kami tidak mau terus-menerus terjebakkah dalam ‘lingkaran kepastian’ dan ‘penjara realita’ melainkan akan bangkit dari kegelisahan terhadap semua kemunafikan yang terus terus dipertontonkan untuk membungkus ketidakadilan bagi rakyat Papua. Semua ini harus diakhiri,  kedaulatan harus ada di tangan rakyat untuk mengatur diri sendiri, demi mengembalikan martabat dan segala hakekat kemanusiaan kami. Berangkat dari refleksi atas kondisi itu maka, melalui KARPUK, kami menyatakan:

1. Menuntut kepada Freeport untuk Penuhi Hak-hak Buruh. Jika manajemen Freeport tidak mampu memenuhi tutuntan buruh, Freeport harus ditutup
2. Menolak dengan tegas campur tangan militer (TNI/POLRI) dalam menyelesaikan masalah Freeport dan Masalah rakyat Papua
3. Menuntut Pemerintah Indonesia segera tarik militer organic dan non organic dari areal Freeport dan seluruh Tanah Papua
4. Mendesak Pemerintah Amerika Serikat untuk Menghentikan kerjasama Militer antara Amerika dan Indonesia
5. Menolak segala macam bentuk kesepakatan Ekonomi dan Politik yang dihasilkan dalam KTT ASEAN Ke 19 di Provinsi Bali Indonesia
6. Mendesak adanya intervensi Internasional untuk masalah kemanusiaan di tanah Papua;
7. Menuntut Pemerintah Indonesia untuk membuka ruang demokrasi untuk menentukan hak penentuan Nasib sendiri bagi rakayat Papua

Demikian sikap politik ini dibuat untuk menyongsong keadilan di Tanah Papua. Atas perhatian dan dukungan semua pihak, kami ucapkan terimakasih.

Numbay, 18 November 2011

Kami Yang Menyatakan Sikap,

Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP) , Gerakan Rakyat Demokratik Papua (GARDA-P) , Badan Eksekutif Mahasiswa Uncen (BEM UNCEN), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) , Front Pepera (F. Pepera) Gerakan Perempuan Papua (GP2) , Solidaritas Nasional Mahasiswa mahasiswa Papua (SONAMAPA), Solidaritas HAM Demookrasi Papua (SHDRP) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Uncen (MPM Uncen) Forum Independen Mahasiswa (FIM), Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Papua (KNRMP atau Papuan Students National Commando (PSNCR)

Dialog Tidak Menyelesaikan Persoalan Papua

Dialog Tidak Menyelesaikan Persoalan Papua

Oleh : 

Rinto Kogoya 

“Tulisan ini untuk mempertegas sikap  Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] yang menolak adanya gagasan untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan jalan Dialog, sehingga dasar kita menolak memiliki alasan yang logis dan rasional”

Saya lansung saja menguraikan kenapa secara organisasi, AMP dengan tegas menolak gagasan Dialog yang sedang didorong oleh Jaringan Damai Papua (JDP) maupun yang akhirnya diikuti oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe yang juga mengharapkan adanya dialog dengan pemerintah Pusat. Tapi menurut Lukas, kata dialog sebaiknya diubah dengan kata yang lebih halus.

Pertama, kenapa AMP menolak gagasan dialog yang didorong oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dibawah kordinator Pater DR. Neles Tebay, Pr. Gagasan dialog ini muncul setelah sekian lama rakyat Papua berjuang untuk menuntut Kemerdekaan. Dan dianggap sebagai salah satu solusi penyelesaian persoalan Papua. Selain solusi demokratis lain yang diperjuangkan oleh organisasi-organisasi perlawanan di Papua seperti Hak Menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Referendum dan Pengakuan Kedaulatan oleh Indonesia.

Menurut JDP, konflik di Papua yang berkepanjangan disebabkan karena beberapa faktor  persoalan mendasar, diantaranya; Sejarah Politik Papua yang Belum Tuntas tentang PEPERA 1969, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Ketidakadilan Pembangun dan Marginalisasi. Berbeda dengan AMP yang melihat persoalan mendasar di Papua karena adanya ; Kolonialisme Indonesia, Imperialisme dan Militerisme. Tentu berbeda pula solusi yang diperjuangkan bagi penyelesaian persoalan Papua.

Menurut kami, apa yang dikemukan oleh JDP merupakan sebuah tesis atau disertasi doktoral yang coba dijadikan panduan penyelesaian persoalan, bukan merupakan sebuah hasil analisa yang tajam dan mendalam tentang Papua. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan JDP dalam melihat sejarah Papua hanya berpijak dari pelaksanaan PEPERA 1969 dan tidak secara menyeluruh dari tahun 1960an awal atau pertengahan atau tahun-tahun sebelumnya dimana proses awal Identitas Nasional Bangsa Papua itu lahir.

Selain sejarah politik Papua, pelanggaran HAM menjadi fokus persoalan bagi JDP. Sehingga persoalan HAM harus menjadi satu bagian yang didialogkan. Sebenarnya apa yang diharapkan oleh JDP? Untuk memperjuangkan HAM rakyat Papua? Saya ajukan satu pertanyaan, sudah berapa banyak para pelaku pelanggar HAM yang diadili oleh Pengadilan Indonesia dan hasilnya benar-benar memberikan rasa keadilan untuk rakyat Papua? Apalagi bagi Indonesia, mereka yang melakukan pelangaran HAM dianggap “Pahlawan”. Semua pengadilan terhadap pelaku pelanggar HAM di Papua hanya formalitas belaka diatas meja sidang, untuk menunjukan kalau Indonesai menghargai HAM rakyat Papua. Menurut kami, pelanggaran HAM merupakan efek dari sebuah pendudukan atau penjajahan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan hegemoninya atas Papua. Sehingga, untuk menghentikan terjadinya pelanggaran HAM, rakyat Papua harus hidup merdeka dan bebas dari dari sebuah penjajahan yang sedang dilakukan oleh Indonesia.

Dua soal lain yaitu ketidakadilan pembangunan dan marjinalisasi juga menjadi fokus JDP dalam konsep dialog yang ditawarkan. Kembali kami pertegas, bahwa kolonial akan selalu mendominasi wilayah yang dikoloni baik secara ekonomi politik maupun sosial kebudayaan. Kolonial selalu menghambat laju perkembangan kemajuan disemua aspek kehidupan rakyat di wilayah yang dikoloni. Mengharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan dan rakyat Papua tidak termarjinalkan adalah mengharapkan sesuatu yang mustahil. 

Sehingga kembali ke penafsiran masing-masing, yaitu Papua itu bagian dari Indonesai atau wilayah yang dikoloni atau dijajah oleh Indonesia? Jika Papua bagian dari Indonesia, dan mengharapkan adanya perbaikan kesejahteraan, maka yang harus diperjuangkan adalah transformasi industri manufaktur kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) rakyat yang berpusat diwilayah lain di Indonesia seperti Jawa, Sumatera dan Sulawesi ke Papua. Lahir pertanyaan baru, apa hal itu mau dilakukan oleh Indonesia terutama kaum pemilik modalnya? Jelas itu sesuatu yang mustahil karena industri selalu membutuhkan pasar dan tenaga kerja, dan Papua bukan pasar yang menguntungkan dari sisi jumlah penduduk yang ada saat ini dibanding daerah lain di Indonesia apalagi kesediaan tenaga kerja.

Penjelasan diatas terkait konsep dialog yang ditawarkan oleh JDP yang dengan tegas ditolak oleh AMP. Selain penolakan atas konsep dialog, tidak adanya kesepahaman bersama antar organisasi perlawanan di Papua yang pro dialog dan kontra dialog akan menjadi bumerang bagi rakyat Papua. Bagaiman dengan sayap militer gerakan Kemerdekaan Papua TPN-PB yang dengan tegas menolak bentuk-bentuk kompromi seperti dialog? Saya kira Tim 100 pada tahun 1999 juga telah melakukan tahapan dialog dengan Indonesia, menghasilkan OTSUS yang oleh Indonesia dianggap sebagai solusi dan tidak bagi rakyat Papua yang menghendaki Kemerdekaan.

Kedua, kenapa AMP menolak dengan tegas gagasan dialog yang diusung oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe? Dari apa yang diutarakan oleh Lukas Enembe bahwa bukan kata dialog tapi diubah dengan kata yang lebih halus, maksudnya? Dan dialog yang dilakukan berkaitan dengan kesejahteraan. Hal ini menandakan bahwa Lukas ingin hadir sebagai sosok “Pahlawan Kesiangan” bagi rakyat Papua. Selain itu, menunjukan kalau Lukas tidak memahami mekanisme dalam birokrasi yang ia pimpin. Apa tidak ada cara lain untuk mengurus masalah kesejahteraan rakyat Papua? Seperti ; rapat konsultasi atau rapat kerja atau dengan kata yang lebih halus “diskusi” dengan birokrasi diatasnya yaitu pemerintah pusat untuk membahas bagaimana mengatasi masalah kesejahteraan di Papua.

Menurut kami, ada tidaknya dialog antara pemerintah provinsi Papua dan pemerintah pusat tidak akan mengubah eskalasi perlawanan rakyat di Papua. Karena, baik pemerintah provinsi Papua maupun pemerintah pusat adalah satu rangkaian birokrasi yang saat ini sedang menjajah Papua. 

Saya merasa penting untuk menjelaskan bagaimana kolonialisme Indonesia tetap berlangsung dan terjadi di Papua. Kolonialisme adalah “kebijakan dan praktek kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah”. Kolonialisme selalu memiliki sifat yang arogan dan ekspansionis. Tujuan utama kolonialisme adalah menguras sumber kekayaan, sedangkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat daerah koloni, tidak diutamakan. Dari pengertian dan tujuannya jelas bahwa Papua sedang di jajah oleh Indonesia. Kolonialisme Indonesia berlangsung di Papua melalui mesin birokrasi, sistem politik yaitu pemilu dan penempatan militer (TNI-Polri). Birokrasi yang ada di Papua saat ini merupakan perpanjangan tangan atau pelaksana dari birokrasi pemerintah penjajah Indonesia. Birokrasi dan sistem politik seperti pemilu tujuannya untuk memperkuat legitimasi kekuasaan politik Indonesia atas Papua. Sehingga, penting untuk memajukan kesadaran rakyat Papua tentang bagaimana Kolonialisme Indonesia itu berlangsung di Papua, untuk kemudian rakyat Papua dapat menentukan sikap politiknya.

Tentu AMP tidak hanya menolak, Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right to Self Determination) bagi rakyat Papua merupakan solusi demokratis yang menurut kami dapat menyelesaikan persoalan Papua. Seperti apa yang dikatakan oleh Pdt. I.S. Kijne pada 25 Oktober 1925 di Wasior-Manokwari ”Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri”. AMP juga memiliki keyakinan bahwa rakyat Papua dapat memimpin dirinya sendiri dan dapat menjalani hidup dengan  sejahtera, adil, demokratis dan bermartabat jika Papua Merdeka. 

Akhirnya, kami menyerukan kepada seluruh organisasi perlawanan Papua untuk menghilangkan ego dan faksisme dan bersama-sama memperjuangkan Kemerdekaan Sejati Rakyat Papua untuk hari depan Papua yang lebih baik. 

Salam!

Penulis adalah Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat AMP [Ketum KPP AMP]

Pernyataan Sikap : AMP Komite Kota Yogyakarta

Pernyataan Sikap : AMP Komite Kota Yogyakarta

" TARIK MILITER (TNI-POLRI) DARI SELURUH TANAH PAPUA " 

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

Kekerasan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Milier Indonesia terus berlanjut hingga saat ini, seperti yang diberiakan lewat media online, media elektronik, maupun cetak bahwa di Papua saat ini sedang marak terjadi penembakan – penembakan misterius oleh orang – orang yang tidak dikenal, namun menurut kami teror berupa penembakan – penembakan yang terjadi di beberapa daerah di Papua itu memang sengaja di lakukan oleh Aparat Militer Indonesia ( TNI / POLRI ) yang berada di Papua.

Sejak dua bulan terakhir ( Mei – Juni 2012 ) ini saja tercatat berbagai kasus kekerasan berupa penembakan oleh Aparat Militer Indonesia terhadap Rakyat Papua yang menelan puluhan korban meninggal dan luka – luka, beberapa kasus penembakan yang di lakukan oleh Aparat Militer Indonesia dalam dua bulan terakhir ini diantaranya : 1) Penembakan yang dilakukan oleh TNI terhadap 1 Orang massa KNPB pada tanggal 1 Mei 2012, korban ditembak setelah ia bersama rekan – rekannya pulang seusai mengikuti aksi demo Hari Anegsasi di Jayapura, 2) Penembakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap 5 Rakyat Papua di daerah Penambangan Liar Degeuwo, 4 orang kritis dan 1 meninggal dunia, penembakan terhadap 5 warga Papua di Degeuwo ini dilakukan oleh aparat Kepolisiaan untuk melindungi Penambangan Liar yang ada di sana, 3) Penembakan yang dilakukan oleh TNI dan Polisi terhadap massa Aksi KNPB ketika hendak melakukan Aksi Demo di Jayapura ( Sentani ) pada tanggal 4 juni 2012, dalam kasus ini terdapat 2 orang korban meninggal dunia, belasan lainnya luka – lukan dan puluhan orang lainnya di tahan oleh Polisi, 4) Penyerbuan dan penembakan yang dilakukan oleh TNI Batalion 756 Wamena terhadap masyarakat di kampung Honelama, Wamena, Jayawijaya - Papua pada tanggal 6 juni 2012, dalam kasus penyerbuan dan penembakan yang dilakukan TNI ini terdapa 4 korban orang dewasa dan 1 orang anak kecil. Selain menembaki warga setempat, TNI pun melakukan pembakaran dan pengerusakan rumah – rumah warga setempat. Selain itu TNI pun melakukan penangkapan dan penahanan terhadap puluhan warga setempat, 5) Penembakan yang dilakukan oleh oknum Polisi terhadap seorang pemuda Papua bernama Teju Tabuni 17 tahun di Jayapura pada tanggal 7 Juni 2012, 6) Penembakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap warga Papua di Serui, dalam kasus ini terdapat 1 orang meninggal dunia ditembak Polisi, selain itu polisi juga melakukan pembakaran rumah – rumah warga setempat. Selain beberapa kasus diatas, beberapa kasus teror yang sering terjadi di Papua belakangan ini, didalangi oleh Aparat Militer Indonesia yang sengaja ingin mengkambing hitamkan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Rakyat Papua. Dari beberapa bukti – bukti proyektil peluruh yang diambil dari tubuh korban penembakan sangat jelas menunjukan kalau pelaku teror di Papua selama ini adalah Militer Indonesia itu sendiri. 

Dengan melihat rentetan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Militer Indonesia terhadap Rakyat Papua di Tanah Papua, maka kami Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) Komite Kota Yogyakarta menuntut “ TARIK MILITER (TNI-POLRI) DARI SELURUH TANAH PAPUA ” dan menyatakan sikap : 

1.Tarik Militer (TNI-POLRI) Organik dan Non Organik dari Seluruh Tanah Papua 

2.Bubarkan Komando Teritorial serta, Batalion 753 Nabire dan Batalion 756 Wamena 

3.Tutup Penambangan Liar di Degeowoo dan Perusahaan-Perusahaan Asing di Seluruh Tanah Papua 

4.Buka Ruang Demokrasi Yang Seluas – luasnya di Tanah Papua 

Demikian pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ), kami menyerukan kepada seluruh Mahasiswa Papua untuk bersatu dan bersama-sama berjuang melawan segalah bentuk kekerasan dan penindasan yang terus di lakukan oleh Militer Indonesia terhadap Rakyat Papua. 

Salam Pembebasan "Bersama Kebenaran Sejarah Sang Bintang Kejora"

Yogyakarta, 11 Juni 2012 

Sonny Dogopia 

Kordinator Umum Aksi

Papuan Students National Commando Regiment (PSNCG) atau Komando Nasional Resimen Mahasiswa Papua (KNRMP)

Papuan Students National Commando Regiment (PSNCG) atau Komando Nasional Resimen Mahasiswa Papua (KNRMP)

Aliansi Mahasiswa Papua

Papuan Students National Commando Regiment (PSNCG) atau Komando Nasional Resimen Mahasiswa Papua (KNRMP) merupakan organisasi yang terbentuk dari embrio WPNLA danTentara Pelajar, dan corps mahasiswa di bawah piminan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) didirikan pada tanggal 30 Mei 1998 di Jl. Guntur Kawi, Manggarai, Jakarta Selatan. Organisasi ini lahir ditengah situasi represi Negara di Tanah Papua Barat, khususnya di Biak, yang kita kenal dengan Peristiwa Biak Berdarah. Ditengah situasi politik Indonesia yang mulai goyah akibat tekanan-tekanan politik dari gerakan prodemokrasi Indonesia terhadap regime Soeharto dan mulai menguatnya tuntutan Reformasi Politik bagi sebuah perubahan yang berkeadilan serta terbukanya ruang demokrasi.

Selama berdiri, AMP telah dua kali menyelenggarakan Kongres Nasional. Kongres I diselenggarakan di Kaliurang – Yogyakarta, November 2005. Lima tahun kemudian tepatnya Januari 2010 diselenggarakan Kongres II di Port Numbay – Papua dan menegaskan sikap dan pandangan organisasi sebagai organisasi massa mahasiswa yang terbuka tanpa memandang latar belakang pandangan, suku, agama, dan ras dan mendukung perjuangan untuk merebut hak – hak demokratik Rakyat Papua. Dari dasar itulah KNRMP dipersiapkan dan dibentuk sebagai pasukan untuk bertempur melawan musuh dan langsung terjun ke lapangan untuk mempertahankan Republic Of West Papua.

West Papua 2010 Aircraft minisheet. Plane

West Papua 2010 Aircraft minisheet. Plane

The newly-proclaimed Republic of West Papua issued an attractive stamp to celebrate their national airline, WESTPAPAIR.

The stamp shows an airliner with the West Papua flag on its tail.

==============

Only one stamp is shown in the photo, but the auction is for a full miniature sheet of ten stamps, with inscribed margins.

West Papua's Philatelic Agency is in Melbourne.

==============

The Free Papua Movement (Bahasa: Organisasi Papua Merdeka, abbreviated OPM) is a nationalist organization established in 1965 to seek independence for Western New Guinea from Indonesia. The country was administered by Indonesia from 1962. And before that by the Dutch, as Netherlands New Guinea.

Although the Netherlands had insisted the West New Guinea people be allowed self-determination in accord with the United Nations charter and General Assembly Resolution 1514 (XV) which was to be called the "Act of Free Choice"; the New York Agreement instead provided a 7 year delay and gave the United Nations no authority to supervise the act. The transfer's legitimacy was not recognized by the Papuan population, the majority of whom continued civil disobedience by raising the West Papua Morning Star flag each year on the 1st December although this action was illegal under Indonesian law.

In October 1968, Nicolaas Jouwe, member of the New Guinea Council and of the National Committee elected by the Council in 1962, lobbied the United Nations claiming 30,000 Indonesian troops and thousands of Indonesian civil servants were repressing the Papuan population. According to US Ambassador Galbraith, the Indonesian Foreign Minister Adam Malik also believed the Indonesian military was the cause of problems in the territory and the number of troops should be reduced by at least half. Ambassador Galbraith further described the OPM to "represent an amorphous mass of anti-Indonesia sentiment" with "possibly 85 to 90 percent [of Papuans], are in sympathy with the Free Papua cause or at least intensely dislike Indonesians".

Exciting, untapped opportunities seen in the MSG region

The Fijian Government is convinced there are many other exciting opportunities that remain untapped within the Melanesian Spearhead Group (MSG) region.
This follows the successful Trade and Investment Mission to Papua New Guinea in April which was led by the Prime Minister Commodore Voreqe Bainimarama.
The Attorney-General and Minister for Industry and Trade, Aiyaz Sayed-Khaiyum, made these comments while opening the inaugural MSG Trade Ministers meeting in Nadi yesterday.
Besides Fiji, the one-day meeting at the Sofitel Fiji Resort and Spa on Denarau Island was attended by the Trade Ministers from Papua New Guinea and Vanuatu and the Solomon Islands High Commissioner to Fiji.
The meeting comes as the MSG leaders seek a more trade and economically-integrated region.
Mr Sayed-Khaiyum said: “We share a bold vision for a truly integrated Pacific, beginning with a truly integrated MSG.
“The vision is for a ‘common economic union’ and a ‘single common market’ with the free movement of goods, services, labour and capital. If we are willing to work together, this is the future.
“In Fiji, we believe that trade and economic co-operation form the foundation for prosperity and growth in the region.”

Intra-MSG trade progress
Mr Sayed-Khaiyum noted that historically, intra-MSG trade had been low.
“However, we have seen remarkable signs of progress over the last few years,” he said.
“It has been noted that between the periods 2005 to 2009, intra-MSG trade has increased substantially – with exports amongst the MSG rising by more than 300 per cent.
“Fiji’s total trade with the Pacific islands countries has increased from less than one per cent in 2000 to 4.5 per cent in 2010.
More than 40 per cent of this trade is now with the MSG countries. In 2012, Fiji-PNG trade alone was more than $23 million.”
Mr Sayed-Khaiyum is confident further boost in intra-MSG trade is expected in 2013 and 2014.
This, he said, comes with the removal of tariff barriers by Papua New Guinea last year and all of Vanuatu’s tariffs being reduced to zero this year.
“All told, we project significant growth in intra-MSG trade in 2013 and 2014,” he said.
Review of trade agreement
Mr Sayed-Khaiyum said one of the main tasks of this new forum was to review the MSG Trade Agreement.
“We must ensure that the new trade agreement builds on our achievements, and that is does not nullify the substantial progress that we have made as a sub-regional group,” he said.

Labour and mobility
MSG secretariat director Governance and Sustainable Development, Barbara Age, stressed the Group leaders endorsed greater economic integration between the countries.
She said this involved a long term a vision of closer economic relations including the possible creation of a common market for services and labour mobility.
Ms Age said the kava exports into Europe and Australia continues to feature in their trade meetings. Kava was banned for the European market since 2002.

The Attorney-General and Minister for Industry and Trade, Aiyaz Sayed-Khaiyum (fourth left) with (from left) Melanesian Spearhead Group (MSG) secretariat director Governance and Sustainable Development, Barbara Age, Solomon Islands High Commissioner to Fiji, John Paterson Oti, Vanuatu Trade Minister, Mercellino Pipite, Papua New Guinea Trade Minister, Richard Maro and the Permanent Secretary for Industry and Trade, Shaheen Ali with delegates from the MSG countries. The inaugural MSG Trade Ministers meeting was held yesterday at the Sofitel Fiji Resort and Spa on Denarau Island, Nadi. Photo: WAISEA NASOKIA

Profil Komando Resimen Mahasiswa Papua Se-Jaw Dan ...

 Papuan Students National Commando Regiment

Profil Komando Resimen Mahasiswa Papua Se-Jaw Dan ...: PROFIL Nama Negara : PAPUA BARAT (WEST PAPUA) Lambang Negara : BURUNG MAMBRUK Nama Parlemen : NIEUW-GUINEA RAAD/PAPUA VOLKS-RAAD Sem...

OUT OF THE SHADOWS – WEST PAPUA TAKES ITS PLACE AT THE MSG

OUT OF THE SHADOWS – WEST PAPUA TAKES ITS PLACE AT THE MSG

West Papuan delegates from the WPNCL at the MSG plenary session at the SPC, Noumea 2013 – Photo by Ben Bohane

By Ben Bohane

Among those clinking glasses to celebrate 25^th anniversary of the Melanesian Spearhead Group (MSG) at the recent summit in Noumea were leaders of West Papua. For the first time the West Papuan issue was front and centre at this regional meeting, after decades of being ignored by the metropolitan powers and swept under the tapa mat by the Pacific Islands Forum and other regional organisations.

This year marks the 50^th anniversary of the Indonesian takeover of Dutch New Guinea, when Jakarta assumed control on the 1^st May 1963. Since then Church groups and NGOs estimate at least 200,000 people have perished in a low-intensity guerilla conflict as West Papuans have waged their struggle for independence while Indonesian settlers have now made Papuans a minority in their own land.

Now it looks like momentum is building for this territory to go back onto the UN decolonization list, just as Tahiti was recently re-admitted.

After submitting their application for membership, the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) were initially disappointed following the announcement made at the Foreign Ministers meeting, as the MSG summit began, that the decision on their membership had been deferred. This followed a recommendation by Fiji and Indonesia that the decision on membership be made after a special visit by an MSG delegation to Jakarta and Jayapura within the next six months.

After decades of claiming West Papua was an internal domestic issue for Indonesia alone, it is clear that this is no longer the case. For the first time Indonesia has grasped that not only is this now a regional, and international issue, but that it is also one moving beyond Jakarta’s control. They sent a large delegation to Noumea, far more than any other nation – and for weeks before the summit Indonesia mounted a serious foreign policy blitz among Melanesian countries to try and influence the outcome. Bi-laterals with Fiji, a red-carpet state visit for the PNG government during the exact same dates as the MSG summit and behind the scenes maneuvering in Vanuatu to topple the pro-West Papua government of Prime Minister Moanna Carcassas Kalosil all hinted at the extent to which Indonesia attempted to shut down any MSG recognition for West Papua.

In the end they got a measure of victory in getting Fiji to convince the other MSG countries that membership be deferred until after a special visit to the province. Another victory for Jakarta was in persuading the PNG government of Peter O’Neill to lead a 100-plus delegation of government and business leaders to be wined and dined in Jakarta for exactly the same dates as the summit. This raised many eyebrows in Noumea.

Grand Chief Sir Michael Somare of PNG, who attended the summit as a Founding Father, was himself angry at PNG’s lack of representation to this important summit – not just at Peter O’Neill’s decision to choose Indonesia over Melanesia, but that no-one from the PNG delegation showed up for the closing ceremony at the Tjibaou cultural centre, after the deputy Prime Minister fell sick. At the closing ceremony, without PNG’s signature, other MSG leaders signed a joint document committing the MSG to further supporting the FLNKS in New Caledonia. In a significant shift in his own policy, Sir Michael said it was time to allow the West Papuans into the MSG family, something he opposed in the past.

Following the final plenary session held at the SPC (Secretariat for the Pacific Community) it became clear where the divisions lay within the MSG. PNG and Fiji affirmed Indonesian sovereignty and tried to water down MSG support, while Vanuatu, the Solomon Islands and the FLNKS in New Caledonia all made strong representations on West Papua’s behalf.

While Indonesia achieved the early victory over membership deferral, the West Papuans clearly had a win with the wording in the final MSG Communique. Here it states in section 21 of the document:

Leaders:

(i)  endorsed that the MSG fully supports the inalienable rights of the people of West Papua towards self-determination as provided for under the preamble of the MSG constitution;

(ii)  endorsed that the concerns of the MSG regarding the human rights violations and other forms of atrocities relating to the West Papuan people be raised with the Government of Indonesia bilaterally and as a Group;

(iii)  noted the application received from the WPNCL to be a member of the MSG and that the application will be reviewed after the submission of the Ministerial Mission’s report; and

(iv)  approved the Roadmap as recommended by the FMM which included:

a)  that the MSG send a Ministerial Mission at the FMM level to be led by Fiji’s Foreign Minister to Jakarta and then to West Papua in 2013 and accept the 
invitation of the Government of Indonesia;

b)  the Ministerial Mission to present its report to the Leaders at the earliest 
opportunity within the next six months;

c)  the WPNCL to be officially informed of the MSG Leaders’ decision regarding 
its application; and

d)  the Mission would be part of a process in determining WPNCL’s membership 
application.

Sensing the divisive nature of this issue, the MSG Secretariat was able to produce an outcome that is sensitive to all the key players involved and did well to strike a balanced position. It affirms the need for dialogue between MSG nations and Indonesia over the West Papuan issue. It offers Indonesia a window in coming months to improve conditions on the ground and prepare a good “dog and pony show” (as media sometimes refer to government public relations exercises) for MSG leaders when they visit.

At the same time, the West Papuans now have official recognition of sorts to keep building their diplomatic case. They are asking that media be allowed on the MSG visit to Jakarta and Jayapura and that delegates go with “open eyes”.

Indonesia’s most senior representative at the summit, Ambassador Wardana (Vice Minister for Foreign Affairs) made some compelling pleas to understand Indonesia’s position: that it was spending billions of rupiah on local government services; that it had localized important positions so that only ethnic Papuans could become Governor, and that President SBY has promised “Autonomy Plus” for Papua ahead of his visit there in August.

Yet for as long as killings, torture and imprisonment of Papuans by the Indonesian military continues and the entire province remains off-limits to all foreign media and NGOs including the Red Cross, Indonesia has a serious credibility problem. The advent of social media means that even banning foreign media has not stopped the daily reports and pictures of atrocities to be seen around the region. The fact that the MSG communiqué used undiplomatic words such as “atrocities” in the context of West Papua shows the level of concern they have.

The other victory for West Papuans at this summit revolves around unity and the legitimacy of the WPNCL to represent them. Despite efforts by some to question whether the WPNCL really represents the majority of Papuans, their delegates were able to furnish letters of support from more than 30 significant groups. Several prominent Papuan leaders who have publicly criticized the WPNCL in the past and were present at the summit praised the WPNCL. Jacob Rumbiak from a rival grouping said the WPNCL had done well to get their issue to this level.

Even Franz Albert Joku, a former independence advocate that has in the past decade supported Indonesia’s autonomy plan (and came with the Indonesian delegation), said external lobbying by WPNCL had improved conditions on the ground in West Papua because the Indonesian government now realised it had to do something to minimise the international campaign and win local hearts. Those pushing for autonomy inside recognize the strategic value of those on the outside pushing for independence to give them better leverage.

The MSG may well emerge as a key broker between Indonesia and Melanesia to help solve the West Papua question, raising the prestige of this key group now in its 25^th year. After a decade or two focused mainly on trade issues, it would appear the MSG has returned to its original political mandate – to build solidarity and integration between all Melanesian peoples and nations.

Launch of All Party Parliamentary Group for West Papua

October 17, 2013

the launch took place in a committee room in the UK Houses of Parliament

Yesterday  in the Houses of Parliament, London, UK, the All Party Parliamentary Group for West Papua was officially formed and launched with Rt Hon Lord Harries of Pentregath Bishop of Oxford as Secretary of the Group and MP Andrew Smith as Co-Chair.

Other cross party MP’s and supporters were also present at the meeting including distinguished journalists.
Mass protests were carried out both inside and out of West Papua today in support of this meeting and the speech by the Prime Minister of Vanuatu at the UN.

The meeting

At the start of the meeting, Co-Chair Andrew Smith reiterated the commitment of the group to supporting West Papua as to this day the people of West Papua have still been denied their fundamental rights to self-determination by Indonesia and the international community ever since 1962.

Founder of the Free West Papua Campaign, Benny Wenda briefed the parliamentarians about current affairs in West Papua, regarding the increasing military presence and violence in the country and the fact that the region is still closed off from all foreign journalists and human rights groups.

It was happily reported of the incredible progresses made in regards to support for West Papua by members of the Regional Body, the Melanesian Spearhead Group and the recent speech in support of West Papua at the United Nations by the Prime Minister of the Republic of Vanuatu.

It was agreed at the meeting to continue to pressure the British Government to raise human rights concerns and push for genuine self-determination for the people for West Papua at a UK and UN level and to continue to increase the number of MPs in the all-party group.

Rallies were held across West Papua in support of the launch

The issue of the Grasberg Mine was also raised at the meeting and it was discussed how to push for UK Members of Parliament to pressurise Freeport McMoran Mining Co as it is actively funding and encouraging the illegal occupation and genocide in Wets Papua.

Also, the Parliamentarians discussed how a future British Parliamentary delegation can be sent to West Papua to raise human rights concerns with the Indonesian government and to see first-hand, the atrocities being committed against the people of West Papua by the Indonesian authorities.


The future of the Group
                                                     
We are very happy to report the launching of this group which is ever increasing in British Parliamentary members from all political parties and will continue to meet regularly to discuss how further support for the people for West Papua can be managed.
 
It is with such meetings that this group and the International Parliamentarians for West Papua as a whole will continue to help to raise support for achieving self-determination for the West Papuan people.
Such high profile political support is only growing for West Papua and will continue to spread throughout the world until West Papua is free.