Peronil Petapa saat mengikuti upaya Apel di Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu. (Foto/JUBI/Musa Abubar)
Tidak ada senjata di tangan. Ruang lingkup kerja hanya menjaga hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua.
JUBI — Di bawah guyuran gerimis hujan,
Jumat (3/9) lalu, sedikitnya 500 orang tetap berdiri tegak mengikuti
upacara yang digelar Dewan Adat Papua (DAP), di Lapangan Sepabola
Kampung Dosay, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura. Cuaca saat itu
memang tak bersahabat.
Diawal pelaksanaan upacara, awan biru berubah
warna menjadi gelap dan tak lama kemudian hujan deras. Meski demikian,
masyarakat dan pasukan berseragam biru itu dengan setia mengikuti
jalannya upacara.
Puluhan warga berdatangan dari berbagai daerah. Ada
yang dari Arso, Genyem, Depapre, Tanah Merah, Base G dan Tanjung Ria di
Jayapura. Mereka datang untuk menyaksikan upacara gelar personil
Penjaga Tanah Papua (Petapa) bentukan DAP.
DAP menganggap sangat
penting menjaga keamanan di Tanah Papua. Karena itu, Petapa dibentuk.
“Papua sampai sekarang belum aman. Keamanan bagi rakyat belum terjamin.
Begitupun pengamanan terhadap kekayaan alam Papua,” kata Ketua DAP,
Forkorus Yoboisembut.
Ia menyebut konflik di Papua tidak hanya tindak
kekerasan, penganiayaan dan penembakan terhadap warga sipil. Penebangan
hutan, pengambilan emas dan kekayaan alam lainnya masih terus terjadi.
“Termasuk pengabaian hak-hak dasar Orang Papua. Ruang menyampaikan
pendapat dibungkam, bahkan selalu distigma sebagai separatis karena
melawan negara.”
Dalam dinamika kehidupan sehari-hari selama ini,
Forkorus melihat kecenderungan tidak saling hargai menghargai sesama.
Salin tuding menuding dan menyalahkan satu sama lain justru semakin
menginjak harkat dan martabat Orang Asli Papua. “Tak pernah ada niat
untuk melakukan perbaikan, terkesan ada proses pembiaraan,” katanya. Hal
ini secara tidak langsung memaksa DAP untuk terus mencari solusi. Salah
satunya membentuk Petapa agar menjaga tanah dan negeri kaya raya ini.
“Petapa
dibentuk untuk menjaga perdamaian di Papua. Rumus dari perdamaian itu
adalah menghargai hak-hak orang lain. Jika tidak menghargai orang lain,
maka sekecil dan sebesar apapun haknya adalah awal dari penderitaan.
Intinya, harus menghargai dan menghormati hak-hak sesama manusia,”
tandasnya.
Wacana tentang perdamaian, kata Forkorus, sudah lazim
dibicarakan. Tapi, sulit diwujudkan. Karena itu, Petapa dibentuk untuk
mewujudkan perdamaian bagi semua orang yang hidup di Tanah Papua.
Ia
berargumen, menghargai dan menghormati orang lain berarti sudah
menghargai dan menghormati orang lain. Menjaga diri merupakan langkah
awal menjaga orang lain, termasuk hak-hak asasi, hak atas sumber daya
alam dan hak politik. “Selama itu tidak ada, perdamaian tidak bisa
tercipta,” ujar Forkorus.
Cara Orang Papua menghargai dan menghormati
kerapkali dianggap hal biasa. Itu berarti belum ada perdamaian secara
hakiki di atas tanah ini. Untuk itu, ia berharap lembaga pemerintahan,
pengusaha maupun instansi terkait harus menghargai hak-hak Orang Asli
Papua. “Hak politik Orang Papua juga harus dihargai,” tegasnya.
Petapa
hadir di seluruh Papua. Setiap daerah dipimpin seorang koordinator
wilayah. Anggota Petapa berada dibawah aturan adat. ”Secara adat dan
tradisi Orang Papua, Petapa ada di kampung-kampung dibawah Ondoafi atau
Kepala Suku. Aturan seperti itu berlaku sejak dulu, meski ada sedikit
perubahan,” kata Forkorus berkilah.
Di Biak, misalnya, dibina oleh
Mambri. Setelah mendapat pembinaan, ditugaskan dalam suku dan
kampungnya. Tugasnya, menjaga rakyat di kampung. Juga menjaga tanah,
hutan dan kekayaan alam. Selain itu, pasukan berbaju biru menjaga
pemimpinnya.
Upacara tersebut rencananya akan dihadiri 100 orang
perwakilan dari berbagai daerah. Tapi karena keterbatasan dana, Petapa
di daerah seperti Sorong, Manokwari dan Biak melakukan upacara serupa di
masing-masing daerah.
Menurut Forkorus, pembentukan Petapa dan dalam
operasionalnya tidak mendapat sokongan dari pemerintah. “Semua karena
inisiatif pribadi mereka. Biaya juga ditanggung sendiri,” jelasnya.
Saat
upacara, Forkorus memaparkan tugas anggota Petapa. Yakni menghargai dan
menghormati hak-hak orang lain. Hal ini merupakan amanat dari deklarasi
pertama kali dalam sebuah Konferensi Aasyarakat Adat Papua di Sentani,
tahun 2004. “Dulu memang belum ada nama. Tapi DAP dan sejumlah tokoh
mengajukan beberapa nama. Kami sepakat Petapa cocok untuk digunakan
sesuai dengan budaya orang Papua.”
Polisi Adat dan Penjaga Dusun Adat
Papua (Pedupa) adalah dua nama diantaranya yang sempat diusulkan.
Polisi Adat diusulkan DAP sambil masih mencari format nama yang pas.
Nama Pedupa disepakati dan digunakan kala itu. “Selanjutnya, dalam rapat
kerja DAP di Biak pada Tahun 2006, nama Pedupa diubah menjadi Petapa
dan nama ini yang dipakai sampai saat ini,” jelas Forkorus Yoboisembut.
DAP
berprinsip, dari dari pada mendatangkan orang lain untuk menjaga
keamanan lebih baik berusaha menjaga diri sendiri. Ini dianggap solusi
atas realita selama ini, sehingga anggota Petapa diwajibkan untuk dibina
dengan baik. Pembinaan bukan diarahkan untuk melakukan hal-hal yang
bertentangan norma-norma adat, misalnya kekerasan dan lain sebagainya,
melainkan menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. “Kalau sampai
bikin gerakan tambahan, itu sudah mencoreng nama baik dan melanggar
adat. Jadi, dihukum dan pecat saja dari keanggotaan Petapa,” tegas
Forkorus.
Terianus Satto, Koordinator Petapa Wilayah Mamberamo Tami
(Mamta), mengaku telah diberi kewenangan untuk mengkoordinir semua
proses pengamanan dalam kerangka membangun proses demokrasi. “Tidak ada
kekerasan. Pengamanan berlaku bagi semua pihak, termasuk amber yang ada
di Papua,” katanya.
Pengamanan, imbuh Satto, tidak memihak siapapun.
Ini satu proses panjang untuk menjaga tanah ini aman dan damai. “Ketua
DAP sudah tegaskan bahwa tidak perlu ada penilaian berlebihan, tidak
perlu curiga dengan terbentuknya Petapa. Sebagai anak adat Papua, Petapa
tidak bisa keluar dari koridor DAP. Kita tetap patuh pada aturan,”
tutur Terianus.
Ini berlaku bagi anggota Petapa di berbagai daerah di
Tanah Papua. Koordinator Wilayah Petapa memiliki tugas yang sama.
“Intinya, Petapa hanya mau menjaga daerah ini aman,” cetus Terianus.
Enos
Sembay, Anggota Petapa, berjanji akan menjaga kekayaan di dusunnya.
Menjaga masyarakat di daerah asal agar tetap hidup rukun dan damai.
“Tanggungjawab moril bagi saya untuk memperjuangkan hak-hak dasar
masyarakat yang selalu terabaikan. Juga menjaga dusun kami,” ucapnya.
Meski
agak sulit diwujudkan dalam waktu cepat, karena berbagai ketimpangan
berakar kuat dan masyarakat masih trauma, namun Enos yakin lambat laun
hal itu akan teratasi. Dengan memberikan pemahaman yang baik, setiap
insan akan menyadari pentingnya menciptakan damai diantara sesama
ciptaan Tuhan.
Dalam menjaga keamanan, tegas Forkorus, Petapa
membangun relasi dengan pihak keamanan: TNI dan Polri. Dengan kerja sama
yang baik, sedapat mungkin meminimalisir tindak kekerasan dan konflik
yang selama ini tak ada habisnya di Tanah Papua.
(JUBI/Musa Abubar)
